Bahas Pegawai Honorer, DPR-Pemerintah Rapat Gabungan

"Mulai dari Kutai Kartanegara, bahwa 84% adalah tenaga administrasi, kemudian Kota Bandung 81%, Kabupaten Bogor 71%, demikian pula Surabaya hampir 70%."

Senin, 04 Jun 2018 13:31 WIB

Ilustrasi: Salah satu aksi protes tenaga honorer. (Foto: ANTARA/ M Hamzah)

KBR, Jakarta - DPR dan Pemerintah menggelar rapat gabungan di DPR guna membahas nasib para tenaga honorer, Senin (4/6/2018). Sebanyak tujuh komisi DPR dan perwakilan delapan kementerian lintas-bidang menghadiri rapat ini.

Deputi Bidang SDM Aparatur Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan tenaga honorer berperan penting. Sebab kebanyakan tenaga honorer bekerja untuk bidang administrasi yang, merupakan mayoritas pegawai pemerintah.

"Lihat contoh beberapa pemerintah daerah," paparnya dalam rapat di gedung DPR.

"Mulai dari Kutai Kartanegara, bahwa 84% adalah tenaga administrasi, kemudian Kota Bandung 81%, Kabupaten Bogor 71%, demikian pula Surabaya hampir 70%," tambahnya.

Kemen PAN-RB juga mencatat tenaga admisitrasi mencapai 60% di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM.

Setiawan mengatakan rapat ini juga akan membahas definisi tenaga honorer yang menurutnya "simpang siur" di masyarakat. Dia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) no 48/2005 dan PP no 56/2012. Keduanya mengatur bahwa tenaga honorer adalah yang bekerja setahun setelah 31 Desember 2005.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan luar negeri, Syarief Hasan, mengatakan rapat akan berupaya menyelaraskan beberapa peraturan. "Sehingga harus mengambil satu keputusan dan dapat menjadi pegangan buat semua. Dan yang kedua adalah bagaimana impact terhadap APBN, itu juga yang dipikirkan," tambahnya sebelum rapat. 

Rapat gabungan ini dihadiri Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, serta perwakilan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemen PAN-RB, dan Kementerian Agama.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang