Retno Marsudi: Pedang Emas dari Raja Salman Jadi Inventaris Kemenlu

"Sekali lagi pedang itu bukan untuk Retno Marsudi tetapi untuk institusi," kata Retno Marsudi kepada KBR.

Rabu, 08 Mar 2017 14:41 WIB

Menlu Retno Marsudi. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pedang emas dari Pemerintah Arab Saudi tidak dihadiahkan bagi dirinya pribadi, melainkan untuk Kementerian Luar Negeri.

Retno Marsudi mengatakan pedang yang diberikan pemerintah Arab Saudi itu sudah diserahkan kepada Inspektorat Jenderal Kemenlu untuk diteliti dan akan dimasukkan sebagai barang invetaris kementerian.

"Pedang itu ada di kantor dan sudah saya sampaikan kepada Irjen. Begitu terima, saya tutup saya serahkan kepada Irjen untuk ditindaklanjuti. Dalam arti apakah masuk dalam BMN (Barang Milik Negara) dan sebagainya. Sekali lagi pedang itu bukan untuk Retno Marsudi tetapi untuk institusi," kata Retno Marsudi kepada KBR, Rabu (8/3/2017).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menambahkan, ia baru melihat dan mengecek pedang tersebut setelah diributkan oleh masyarakat.

"Makanya saya heran begitu ribut-ribut, saya baru tadi pagi lihat pedangnya. Saya sendiri tidak melihat sejak pedang itu diberikan sampai sekarang karena ada di kantor," ujarnya. Retno juga berencana melaporkan pemberian hadiah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi memberikan hadiah pedang emas sejumlah pejabat di Indonesia, seperti Kapolri Tito Karnavian dan Menlu Retno Marsudi.

Pemberian hadiah itu terkait kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia, pada 1 Maret lalu.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR