Presiden Korsel Dibelit Skandal, Perdana Menteri yang Dicopot

Di Korea Selatan, posisi Perdana Menteri merupakan posisi nomor dua setelah presiden, dan lebih berperan seperti wakil Presiden.

Rabu, 02 Nov 2016 16:16 WIB

Choi Son-sil ditangkap Kejaksaan di Seoul, Korsel, Senin (1/11/2016). Choi merupakan teman Presiden Korsel Park Geun-hye. Ia ditangkap karena diduga menjual pengaruh untuk kepentingan pribadi. (Foto:

KBR, Jakarta - Presiden Korea Selatan Park Geun-hye memecat Hwang Kyo-ahn dari jabatan Perdana Menteri, dan menunjuk Kim Byong-joon sebagai Perdana Menteri yang baru.

Di Korea Selatan, posisi Perdana Menteri merupakan posisi nomor dua setelah presiden, dan lebih berperan seperti wakil Presiden. Namun, penunjukan perdana menteri tetap membutuhkan persetujuan parlemen.

Penggantian perdana menteri itu dilakukan menyusul skandal yang mengguncang pemerintahan Park Geun-hye, terkait dugaan korupsi yang melibatkan para teman dekat Presiden, Choi Soon-sil.

Choi bukan sia-siapa di pemerintahan, namun ternyata perempuan berusia 60 tahun itu memiliki peran dan terlibat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Choi kini ditahan dan dalam penyelidikan Kejaksaan.

Kim Byong-joon, merupakan bekas pejabat senior di era pemerintahan Presiden Roh Moo-hyun pada 2003-2008. Di pemerintahan Park, ia menjabat Kepala Staf Kepresidenan, sekaligus Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan.

Selain mencopot Hwang Kyo-ahn, Presiden Park Geun-hye juga mencopot Menteri Keuangan Yoo Il-ho. Sebagai gantinya, diangkatlah Kepala Komisi Layanan Keuangan Korsel Yim Jong-yong, yang juga merangkap Deputi Perdana Menteri. Yim selama ini dianggap memiliki catatan baik di kalangan para pengambil kebijakan dan pasar.

Selain itu, Presiden Park juga menunjuk Park Seung-joo sebagai Menteri Keamanan Nasional yang baru.

Meski begitu kalangan oposisi di Korea Selatan menilai perombakan yang dilakukan Presiden Park merupakan pertaruhan untuk mengalihkan perhatian dari krisis politik yang sudah menurunkan tingkat popularitas Park ke titik terendah.

Tingkat popularitas Presiden Park saat ini turun ke titik terendah hingga hanya satu digit angka saja.

Dari jajaran partai oposisi, pemimpin Partai Rakyat Park Jie-won mengatakan pergantian pejabat pemerintahan seperti perdana menteri maupun menteri keuangan tidak bisa dilakukan tanpa pembahasan dengan kelompok oposisi.

"Kami tidak akan diam saja terhadap langkah (penyelesaian) situasi ini dengan cara mengubah personel," kata Park. Bahkan partai oposisi berniat untuk memboikot rapt dengar pendapat dari Presiden dengan parlemen dan oposisi.

Di samping itu, belum diketahui apakah skandal itu melibatkan Hwang Kyo-ahn maupun Yoo Il-ho. Meskipun selama ini Menteri Yoo berada di bawah tekanan dari kelompok oposisi terkait kedekatannya dengan Presiden Park.

"Kantor Presiden menunjuk Kim sebagai orang yang tepat untuk memimpin kabinet demi masa depan negeri dan menghadapi situasi yang sekarang terjadi," kata Juru bicara Kepresidenan Jung Youn-kuk.

Terkait dengan skandal yang terjadi di pemerintahannya, kelompok oposisi menuntut Presiden Park untuk mundur. Meskipun, oposisi tidak berencana menempuh jalur impeachment (pemakzulan).

Hingga saat ini belum ada presiden di Korea Selatan yang mundur atau berhasil dimakzulkan meski dibelit berbagai skandal.

Jika Presiden Park Geun-hye mundur sebelum habis masa jabatan lima tahun, maka pemilu harus digelar dalam kurun waktu 60 hari. Pemenang akan memimpin negara selama lima tahun.

Jaksa menilai Choi melanggar hukum menyelewengkan kekuasaan dan dugaan korupsi. Jaksa kini mencari dugaan keterlibatan Choi untuk memaksa konglomerat mendonasikan dana ke yayasan nirlaba, dan menjual pengaruh kedekatan hubungannya dengan Presiden Park untuk memuluskan misinya.

Jaksa juga mencari tahu kemungkinan Choi mendapat keuntungan dari yayasan itu. Terkait skandal ini, Presiden Park Geun-hye sudah meminta maaf kepada publik. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, Park mengatakan ia betul-betul terkejut ketika temannya, Choi sampai bisa mengakses sejumlah dokumen pemerintah. (Reuters/Guardian/WSJ/CNN) 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!