Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: telegraph.co.uk)

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (Foto: telegraph.co.uk)

KBR - Sebanyak 1.800 orang tewas terbunuh dalam operasi Filipina melawan mafia narkoba. Angka itu terhitung sejak Presiden baru Filipina Rodrigo Duterte meluncurkan operasi polisi melawan narkoba pada 1 Juli lalu atau selama tujuh pekan. 

Angka itu dibeberkan Kepala Kepolisian Filipina Ronald Dela Rosa dalam rapat dengan Senat Filipina. Ronald Dela Rosa menyebut lebih dari 700 diantaranya merupakan penyelundup dan pengguna. Sedangkan kasus main hakim sendiri menewaskan sekitar 1000-an orang terkait narkoba. 

Namun tidak dijelaskan berapa banyak dari 1000 orang itu yang benar-benar terkait perdagangan narkotika. Dela Rosa mengatakan polisi sedang menyelidiki kasus itu.

Hari Minggu lalu Presiden Filipina Rodrigo Duterte memprotes sikap Perserikatan Bangsa-bangsa PBB yang mengecam dengan tingginya jumlah orang tewas dalam perang melawan narkoba di Filipina. Duterte pernah mengatakan polisi harus menembak hingga tewas jika ada orang-orang anggota mafia narkoba yang menolak ditangkap.

Amerika Serikat sebagai negara sekutu Filipina juga prihatin atas jumlah korban tewas yang begitu banyak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Mark Toner meminta pemerintah Filipina memastikan penegakan hukum melawan narkoba tetap memperhatikan norma-norma hak asasi manusia.

Jumlah 1800-an itu jauh lebih tinggi dari angka yang sebelumnya dilansir kepolisian yang 'hanya' 900-an orang tewas.

Kondisi ini membuat Amerika Serikat selaku negara sekutu menghadapi dilema. Amerika Serikat saat ini sedang menjalin hubungan kuat dengan negara-negara di kawasan Asia untuk melawan dominasi Tiongkok khususnya menyangkut langkah agresif di Laut Cina Selatan. Namun di sisi lain, Amerika mengklaim prihati dengan masalah hak asasi manusia dalam kasus-kasus pembunuhan di luar hukum. 

Pada Minggu lalu, Presiden Duterte mengatakan jika terus mendapat intervensi dari PBB, Filipina mungkin akan meninggalkan persekutuan itu dan mengundang negara seperti Tiongkok dan negara lain untuk membentuk forum global baru. (Reuters, New York Times, Time)

Editor: Citra Dyah Prastuti 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!