Ilustrasi Gerakan Bersih 3.0 Malaysia tahun 2012. (Foto: CCFoodtravel.com-Creative Commons License)

KBR, Jakarta - Gerakan Malaysia Bersih diinisiasi pertama kali pada 2006 oleh kalangan LSM dan kelompok oposisi pemerintah yang tergabung dalam Koalisi untuk Pemilu Bersih dan Adil (Coalition for Clean and Fair Elections).

Dibentuk pertama kali pada 23 November 2006 sebagai respon atas dugaan ketidakadilan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Malaysia pada pemilu 2006 yang menguntungkan kubu koalisi partai Barisan Nasional (koalisi penguasa pemerintahan terlama di dunia sejak 1977, dibentuk oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak).

Pada 10 November 2007, Gerakan Malaysia Bersih menggelar aksi konvoi pertama kali melibatkan hingga 40 ribu orang di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Mereka menuntut agar Pemilu 2008 dilakukan secara adil dan jujur.

Para demonstran Bersih disarankan mengenakan kostum kuning sebagai simbol protes. Konvoi pertama ini berhasil membuat koalisi Barisan Nasional gagal memperoleh dukungan supermayoritas (2/3 suara) pada Pemilu 2008, untuk pertama kalinya sejak 1969.

Pada April 2010, Malaysia Bersih kembali bergerak untuk kedua kalinya, melibatkan 62 organisasi masyarakat sipil. Gerakan Bersih 2.0 ini diluncurkan untuk menyambut Pemilu 2012. Menjelang pemilu, gerakan Bersih 2.0 turun ke jalan pada 9 Juli 2011. Melibatkan hingga 50 ribu orang demonstran.

Gerakan yang juga dinamakan Gerak Jalan untuk Demokrasi ini menuntut delapan hal kepada pemerintah---termasuk empat tuntutan yang tidak kunjung dipenuhi pada Pemilu 2008.

Tuntutan Bersih 2.0 antara lain; membersihkan daftar pemilih dari pemilih fiktif, perbaikan surat suara, penggunaan tinta pemilu yang tidak bisa dihapus, kampanye minimal 21 hari, akses bebas bagi media ke seluruh partai, antikorupsi, antipolitik uang, dan penguatan institusi publik.

Pemerintah Malaysia segera merespon aksi itu dengan membuat Parliamentary Select Committe (PSC) yang melahirkan sejumlah rekomendasi perbaikan pemilu. Namun laporan dari Komite PSC tidak memuaskan publik. Salah satunya karena tidak ada tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan di lembaga penyelenggara pemilu.

Akhirnya, pada 28 April 2012, publik di Malaysia kembali meluncurkan gerakan Bersih 3.0 di Dataran Merdeka. Mereka menggelar aksi duduk dan menuntut lebih keras lagi: menuntut anggota KPU mundur, penerapan delapan tuntutan publik sebelum penyelenggaraan pemilu, dan diperbolehkannya akses pengawasan pemilu bagi pengawas internasional.

Gerakan Bersih 3.0 mendapat dukungan lebih besar lagi, 84 organisasi kemasyarakatan. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari warga Malaysia yang ada di 10 kota lain di Malaysia, dan 34 negara.

Menjelang pemilu ke-14 tahun 2018, publik Malaysia kembali menggelar aksi yang dikenal sebagai Bersih 4.0. Digelar pada 29-30 Agustus 2015. Gerakan ini menuntut Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mundur dari tampuk kekuasaan, atas tuduhan pemerintahan yang korup. Aksi ini muncul setelah ada laporan dari Wall Street Journal bahwa Perdana Menteri Najib menyimpan dana negara sekitar 700 juta dolar Amerika (Rp9,8 triliun) langsung ke rekening pribadinya. (Wikipedia/Straits Times) 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!