Obama Keluarkan Larangan Perlengkapan Militer Bagi Polisi

Pengumuman ini muncul setelah tuaian kritik soal polisi yang terlalu keras bertindak dalam menghadapi unjuk rasa.

Selasa, 19 Mei 2015 10:44 WIB

Obama di Gedung Putih. Foto: Antara

KBR - Presiden Barack Obama melarang pemerintah Amerika Serikat memberikan jenis peralatan bergaya militer kepada polisi. Pengumuman ini muncul setelah tuaian kritik soal polisi yang terlalu keras bertindak dalam menghadapi unjuk rasa di Ferguson, Missouri musim panas lalu. Dengan larangan ini, maka peralatan seperti kendaraan lapis baja dan peluncur granat tidak akan diberikan lagi. Sebelumnya, serangkaian penembakan oleh polisi menyebabkan tewasnya warga sipil pada sebuah aksi yang berakhir ricuh. Alhasil kritik pun muncul atas perlengkapan anti huru-hara polisi tersebut.

Gedung Putih ingin agar polisi mendapatkan peralatan yang bisa digunakan untuk menjaga ketertiban umum. Sebuah laporan memperlihatkan badan federal menghabiskan dana mencapai US$18 miliar untuk penyediaan perlengkapan polisi yang mencakup 92.442 pistol kecil, 44.275 peralatan pandang malam hari, 5.235 jip Humvees, 617 kendaraan anti ranjau, dan 616 pesawat terbang. Laporan itu juga mengatakan bahwa ada "resiko yang cukup besar untuk penyalahgunaan atau penggunaan berlebihan" yang akhirnya bisa mengurangi kepercayaan terhadap polisi. (BBC)


Editor: Quinawaty Pasaribu

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi