Catahu

Tak nampak keseriusan menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tuntutan korban dan aktivis yang telah 500 kali melakukan aksi Kamisan di depan istana juga tak dihiraukan.

Rabu, 13 Des 2017 05:28 WIB

Aksi Kamisan ke-500 di depan Istana Merdeka

Aksi Kamisan ke-500 di depan Istana Merdeka. (foto: Antara)

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai tak menjalankan amanat reformasi yang tahun depan genap berusia 20 tahun. Catatan akhir tahun (Catahu) yang diterbitkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan tak ada keseriusan menunaikan janji saat Pemilu 2014. Dalam urusan Hak Asasi Manusia (HAM) misalnya,  tak nampak keseriusan menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tuntutan  korban dan aktivis yang telah 500 kali melakukan aksi Kamisan di depan istana juga tak dihiraukan.

Jelang pergantian tahun, tak hanya pelanggaran HAM, pemerintahan Jokowi-JK juga dinilai buruk dalam penegakan hukum dan demokrasi. Pemberantasan korupsi misalnya, juga menjadi pekerjaan rumah yang belum mendapat rapor bagus. Alih-alih memperkuat lembaga antirasuah, serangan balik bahkan menerpa penyidik KPK.

Pada 2 hari lalu saat peringatan hari Anti-korupsi, Presiden Jokowi menyebut sebanyak Rp 3,5 triliun uang negara berhasil diselamatkan oleh penegak hukum dari sejumlah kasus korupsi. Jokowi menegaskan mendukung upaya tegas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Prestasi ciamik itu mestinya diimbangi dukungan  di lapangan. Nyatanya, kita melihat tak ada upaya sangat serius untuk mengungkap penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Bukan cuma penuntasan pelanggaran HAM berat dan  pemberantasan korupsi yang diberi nilai buruk. Begitu juga dengan demokratisasi. Catatan LBH Jakarta menunjukkan kebebasan orang  untuk menyatakan pendapat dan berkumpul kerap dipersulit.  Lihat misalnya saat gedung YLBHI diserbu segerombolan orang atas tuduhan komunisme. Alih-alih melindungi, aparat malah membubarkan kegiatan untuk kampanye HAM itu.

Bila ingin pemerintahan berlanjut hingga 2 periode, ada baiknya Jokowi-JK mengebut penuntasan PR Catahu tersebut. Demi penegakan hukum, untuk rasa keadilan rakyat, ayo tunaikan amanat reformasi 98. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Pemilihan umum 2019 memang masih satu tahun lagi. Namun hingar bingar mengenai pesta akbar demokrasi m ilik rakyat Indonesia ini sudah mulai terasa saat ini.