KPK Tangkap Tangan Pejabat Bakamla

"Ada kegiatan OTT terkait pengadaan di sektor kelautan,"

Rabu, 14 Des 2016 19:07 WIB

Ilustrasi: KPK menunjukkan barang bukti suap Ketua DPR Irman Gusman. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar hari ini. Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan bakal menggelar konferensi pers besok pukul 11.00 WIB.

"Betul, tunggu konferensi pers besok pagi sebelum jam 11.00 WIB," kata Agus Rahardjo dalam pesan singkat kepada KBR, Rabu (14/12/2016).

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pejabat Bakamla itu ditangkap terkait proses pengadaan di sektor kelautan.

"Ada kegiatan OTT terkait pengadaan di sektor kelautan," ujar Febri.

Mereka yang ditangkap adalah Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut, Eko Susilo Hadi dan tiga orang dari kalangan swasta.

Febri Diansyah mengatakan, telah terjadi penerimaan sejumlah uang pada penyelenggara negara.

"Jadi benar telah dilakukan kegiatan operasi tangkap tangan hari ini. Telah terjadi penerimaan sejumlah uang pada penyelenggara negara. Tim mengamankan empat orang; satu orang penyelenggara negara dan tiga orang dari swasta atau yang diduga sebagai pihak pemberi," kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Meski begitu, Febri tak merinci berapa jumlah uang yang diberikan. Kata dia, saat ini uang yang disita sedang dihitung oleh penyidik. Namun, uang itu diduga terkait pengadaan di Bakamla.

"Nilainya cukup signifikan, perkara ini terkait dengan pengadaan yang prosesnya sedang berjalan saat ini, di salah satu institusi terkait dengan sektor kelautan," ungkap Febri.

Empat orang itu ditangkap di dua lokasi di Jakarta. Tiga orang terduga pemberi adalah M Adami Okta, Danang dan Stiven Hardi. KPK juga menyita sebuah unit mobil Toyota Fortuner warna hitam berplat nomor B 15 DIL.

Meski begitu, KPK enggan membeberkan lebih rinci terkait kasus tersebut. Kata Febri, rincian kasusnya akan disampaikan dalam konferensi pers besok, Kamis (15/12).

Sebelumnya, Kepala Bakamla, Arie Soedewo menyatakan Eko juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla. Namun, sejak 10 Desember lalu Eko telah diganti. Eko adalah pejabat dari unsur Kejaksaan dan sudah bekerja di Bakamla sejak empat tahun lalu.

Suap itu diduga terkait dengan proyek sistem pengawasan laut dengan anggaran Rp400 miliar. Di antaranya pengadaan long range camera, monitoring satellite dan backbone coastal surveillance system. Plt Sestama juga sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut. 

Sementara itu  Bakamla  mendukung penuh proses hukum oleh KPK. Juru bicara Bakamla, Kapten Marinir Mardiono  mengatakan, Bakamla belum mengetahui duduk perkara yang menjerat salah satu pejabatnya. Bakamla juga belum memberikan pendampingan hukum terhadap yang bersangkutan.

"Permasalahannya apa belum tau. Karena baru ditangkap tadi jadi masih dalam pendalaman. Nah yang jelas pada dasarnya Bakamla mendukung penuh proses hukum," ujar Mardiono.

Saat penangkapan berlangsung, Mardiono menuturkan, sebagian besar pejabat sedang menyiapkan perayaan ulang tahun Bakamla yang akan dilaksanakan besok, Kamis (15/12/16) di Gedung Pola, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat. Sedangkan Eko ditangkap di kantor pusat Bakamla. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing