Januari, KSP Ajak Warga, Pemprov dan Pemda Bahas Bandara Majalengka

Warga juga dapat informasi soal perluasan lahan untuk BIJB

Senin, 26 Des 2016 20:36 WIB

Ilustrasi: presiden saat meninjau proyek Bandara Internasional Jawa Barat (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pertemuan warga Sukamulya dengan Pempov Jawa Barat dan Pemda Majalengka terkait penyelesaian konflik pada pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) bakal dilakukan 6 Januari mendatang. Aktivis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Syamsudin mengatakan, pertemuan akan membahas soal kepastian luasan lahan warga yang bakal digunakan menjadi bandara.

"Jadi kita sih mintanya pihak-pihak yang terkait itu kita kumpul semuanya difasilitasi oleh KSP untuk menjelaskan. terutama dari pihak BIJB dan Biro Aset Pemprov Jabar untuk menjelaskan kepada warga Sukamulya sebetulnya luasan Desa Sukamulya yang dibutuhkan untuk bandara. Karena sampai hari ini informasinya masih simpang siur. Berdasarkan Pemda Majalengka itu 170 hektare nah berdasarkan BPN itu sepertiga lahan di Desa Sukamulya dipakai," ujarnya kepada KBR saat dihubungi, Senin (26/12/2016)

Dia menyebut warga juga mendapat informasi adanya perluasan lahan yang digunakan untuk membangun bandara tersebut, dari sekitar 1300an hektare menjadi 1600an hektare. Kata dia, informasi ini harus segera dikonfirmasi agar tidak terjadi polemik diantara warga.

"Ini harus ada kejelasan agar masyarakat bisa pasti soal informasi yang simpang siur ini. Jangan sampai kabar ini hanya isu-isu saja. Kita juga akan memastikan ini dengan alasan apa atau atas dasar apa perluasan itu dilakukan apabila benar memang bakal ada perluasan," ucapnya.

Selain itu kata dia, pihaknya akan tetap memperjuangkan 3 opsi penyelesain terkait pembangunan proyek tersebut. Ketiga opsi itu kata dia, warga tidak akan menolak bandara, namun pemerintah harus memastikan tanah mereka bisa dipertahankan. Opsi kedua, kata Syam adalah upaya ganti untung yang bisa dimusyawarahkan dengan warga. Ketiga adalah upaya relokasi. Dia berharap, dalam pertemuan tersebut, akan ada jalan keluar yang tidak merugikan pihak mana pun terutama warga Desa Sukamulya.

"Silahkan pembangunan itu lanjut tetapi dengan catatan tidak menggusur lahan warga Desa Sukamulya. Ini adalah pilihan pahitnya, karena kalau dilihat dalam skemanya, lahan warga Desa Sukamulya bukan area utama dari proyek tersebut. Kita tahu KSP sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah tesebut, tapi kami mendorong KSP bisa mendorong," tutupnya.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Desakan Penggantian Ketua DPR, Jokowi : Ikuti Mekanismenya

  • Penahanan Setnov, Ini Respon Pimpinan DPR
  • Minat Masih Tinggi, P4TKI Cilacap Intensif Sosialisasikan Moratorium Pengiriman Buruh Migran Formal ke Taiwan
  • Korsel Tingkatkan Level Siaga Wabah Flu Burung

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau