Tanggul Raksasa, Kemenko Kemaritiman Belum Terima Kajian Bappenas

"Dari Pak Bambang tadinya hari ini tapi terlambat pesawat beliau. Jadi mungkin besok lusa,"

Senin, 21 Nov 2016 19:40 WIB

Rencana Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota (NCICD). (Sumber: NCICD)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Polhukam) belum menerima hasil kajian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait proyek tanggul raksasa atau Pengembangan Terpadu Pesisir DKI Jakarta (NCICD). Menko Kemaritiman  Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan seharusnya Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyerahkan hasil kajiannya hari ini.

"Belum, belum saya terima. Dari Pak Bambang tadinya hari ini tapi terlambat pesawat beliau. Jadi mungkin besok lusa," kata Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin  (21/11/2016).

Sebelumnya, Bambang berujar kajian tentang proyek NCICD telah rampung. Isi kajian lebih banyak membahas soal laut Jakarta. Kata Bambang, proyek itu untuk mencegah Jakarta tenggelam. Selain itu, ada juga opsi dari Bappenas untuk mengatasi krisis naiknya permukaan air laut di Jakarta.

Kajian itu, kata Bambang, tidak membahas soal pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, pihaknya akan mengkaji kemungkinan pengintegrasian proyek reklamasi dengan NCICD.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan Bappenas untuk mengkaji ulang proyek NCICD.  Pemerintah akan mengambil kebijakan soal adanya pulau di sekitar proyek triliunan rupiah itu. Apakah bakal disesuaikan dengan proyek pemerintah atau tidak.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.