Suap Pajak, KPK Buka Opsi Periksa Dirjen Pajak

"Hari ini belum tahu tapi dari pola komunikasinya ada indikasi."

Rabu, 23 Nov 2016 14:21 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan saat konferensi pers tentang OTT di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11). (Foto: Antara)


KBR, Bogor- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memeriksa Dirjen Pajak, Ken Dwijugeasteadi, terkait kasus tangkap tangan terhadap salah satu pejabat bawahannya. Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut ada indikasi duit tersangka, HS, mengalir ke atasannya di Direktorat Jenderal Pajak.

"Ya mungkin saja kan, kemungkinan itu ada saja. Kemungkinan kita bergerak ke arah data itu ada. (Kalau kemungkinan aliran dana ada tidak pak ke arah pejabat yang di atas?) Hari ini belum tahu tapi dari pola komunikasinya ada indikasi," katanya usai menghadiri rapat kerja Kejaksaan Agung di Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/11)

Agus menambahkan, pihaknya juga memungkinkan akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya dalam menangani kasus ini. "Kita akan koordinasi, karena kan ada beberapa kasus juga yang ditangani oleh yang lain. Siapa tau nyambung kan," jelasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait kasus pajak. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Handang Soekarno (HS) dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima, Rajesh Rajamohanan Nair (RMN). Handang diduga menerima uang Rp 1,9 miliar dari Rajesh. Tujuannya, agar kewajiban pajak PT EK Prima sebanyak Rp 78 miliar dihilangkan oleh Handang.

Baca juga:

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.