Suap Pajak, KPK Buka Opsi Periksa Dirjen Pajak

"Hari ini belum tahu tapi dari pola komunikasinya ada indikasi."

Rabu, 23 Nov 2016 14:21 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan saat konferensi pers tentang OTT di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Bogor- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan memeriksa Dirjen Pajak, Ken Dwijugeasteadi, terkait kasus tangkap tangan terhadap salah satu pejabat bawahannya. Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut ada indikasi duit tersangka, HS, mengalir ke atasannya di Direktorat Jenderal Pajak.

"Ya mungkin saja kan, kemungkinan itu ada saja. Kemungkinan kita bergerak ke arah data itu ada. (Kalau kemungkinan aliran dana ada tidak pak ke arah pejabat yang di atas?) Hari ini belum tahu tapi dari pola komunikasinya ada indikasi," katanya usai menghadiri rapat kerja Kejaksaan Agung di Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/11)

Agus menambahkan, pihaknya juga memungkinkan akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum lainnya dalam menangani kasus ini. "Kita akan koordinasi, karena kan ada beberapa kasus juga yang ditangani oleh yang lain. Siapa tau nyambung kan," jelasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka terkait kasus pajak. Keduanya, yakni Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Handang Soekarno (HS) dan Presiden ‎Direktur PT EK Prima, Rajesh Rajamohanan Nair (RMN). Handang diduga menerima uang Rp 1,9 miliar dari Rajesh. Tujuannya, agar kewajiban pajak PT EK Prima sebanyak Rp 78 miliar dihilangkan oleh Handang.

Baca juga:

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.