Kisruh Pergantian Ketua DPR, PDIP Tolak Campuri Internal Golkar

ingin meminta pendapat dari ibu ketua umum.

Jumat, 25 Nov 2016 18:11 WIB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kanan) (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- PDI Perjuangan membantah telah menyetujui pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin, yang akan digantikan Setya Novanto. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga mengatakan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menolak mencampuri urusan internal Partai Golkar. Dalam pertemuan yang dilakukan sejak siang tadi kata Eriko, Ade Komarudin hanya meminta nasehat dari Megawati, lantaran dianggap sebagai tokoh senior dan disegani.

"Tidak ada membahas mengenai masalah teknis (pergantian Ketua DPR-red) maupun mengenai percaturan perpolitikan secara detil, itu tidak ada. Justru beliau ingin berbicara dari hati ke hati dengan Ibu Ketua Umum dengan kekeluargaan. Dan beliau selaku tokoh yang lebih muda, ingin meminta pendapat dari ibu ketua umum. Dan ibu ketua umum menyampaikan dengan bijak sekali, apa pun kita harus jalani tapi kita harus ikuti aturan yang ada," katanya, Jumat (25/11).

Siang tadi politisi Partai Golkar, Ade Komarudin mengunjungi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu berlangsung hingga 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Megawati didampingi oleh sejumlah petinggi PDIP. Diantaranya Ketua Fraksi PDI-P Utut Adianto, Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey, Wasekjen PDI-P Eriko Sotarduga dan Ketua DPP PDI-P nonaktif Puan Maharani.

Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk mengembalikan jabatan Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan tersebut diambil sehari setelah Novanto mengunjungi Megawati di kediamannya.

Pihak Partai Golkar berdalih, keputusan penggantian Ade dengan Novanto mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam skandal "Papa Minta Saham" yang sempat menyeret nama Novanto. Keputusan MK itu, juga diperkuat dengan keputusan Mahkamah.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

Tekan TKA Ilegal, Pemerintah Janji Perkuat Tim Pemantau Orang Asing

  • Ratusan Selebaran Kampanye “negatif” Pilgub Jateng Beredar di Cilacap
  • Keluarga DJ Avicii Masih Bungkam tentang Penyebab Kematiannya
  • Arkeolog dari National Geographic Temukan Situs Penguburan Massal di Peru

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.