Kejagung Bakal Tindak Ormas Yang Langgar Undang-undang

Kajian pemerintah belum sampai pada penyebutan tentang ormas yang layak dibubarkan.

Selasa, 29 Nov 2016 13:07 WIB

Jaksa Agung Prasetyo. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Jaksa Agung Prasetyo memastikan organisasi massa (ormas) yang melakukan pelanggaran bakal ditindak secara bertahap. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah melakukan pendataan terhadap ormas-ormas di Indonesia yang menurut data Kementerian Dalam Negeri mencapai 250 ribu dan sebagian belum berbadan hukum. Namun, kata Prasetyo, kajian pemerintah belum sampai pada penyebutan tentang ormas yang layak dibubarkan.

"Setiap yang melakukan pelanggaran ya akan dilakukan semacam upaya-upaya, itu kan ada tahapan-tahapannya, ditegur dulu, diingatkan dulu, kemudian kalau nggak mengindahkan peringatan ya bisa dilakukan penghentian sementara kegiatannya, dan seterusnya, yang pasti memang kita sedang melakukan pendataan," kata Prasetyo usai rapat koordinasi antar menteri di Kemenkopolhukam, Selasa (29/11/2016).

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, ormas tidak bisa begitu saja dibubarkan meski ada tahapan penindakan. Menurutnya, ormas bisa hidup di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Oh ya akan ada tahapannya, nggak akan semudah itu. Tidak boleh bertentangan dengan UU, pokoknya itu aja," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua PB NU Said Aqil Siradj meminta pemerintah membubarkan ormas yang anti-Pancasila dan anti-NKRI.

"Ormas yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, NKRI, saya mohon sejak dulu, dibubarkan. Nggak usah contohlah, pemerintah tahu, yang anti-Pancasila, anti-NKRI" kata Said Aqil di Pondok Gede, Kamis (24/11/2016).


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Jumlah Napi Narkoba Kian Bertambah, Menteri Yasonna Akui Kewalahan

  • Erupsi Gunung Sinabung Abu Vulkanik Capai 3,2 KM
  • Uni Eropa Ajak Suu Kyi Negosiasi soal Rohingya
  • Marquez Diisukan Gantikan Rossi di Yamaha

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau