Jadi Tersangka, Ahok-Djarot Siapkan Strategi Baru

"Kemudian merumuskan pola kampanye ke depan, pasca pak Ahok ditetapkan sebagai tersangka,"

Rabu, 16 Nov 2016 19:05 WIB

Gubernur Jakarta Nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. (Sumber: Pemprov)



KBR, Jakarta- Tim Pemenangan Ahok-Djarot menyusun strategi baru kampanye usai calon gubernurnya ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama oleh Kepolisian. Strategi dibahas dalam pertemuan yang diadakan di posko pemenangan dan dihadiri perwakilan partai pendukung.

Calon wakil gubernur Djarot Syaiful Hidayat enggan menjelaskan bagaimana strategi itu. Kata dia, pola kampanye itu disusun oleh timnya.

"Kemudian merumuskan pola kampanye ke depan, pasca pak Ahok ditetapkan sebagai tersangka," terangnya kepada jurnalis di posko pemenangan, Rabu (16/11/2016) sore.

"Rapat dipimpin langsung oleh pak Prasetyo Edi Marsudi, diikuti oleh hampir seluruh tim kampanye Ahok-Djarot," jelasnya lagi.

Djarot menceritakan  sempat ditolak lagi hari ini ketika akan berkampanye ke Cipinang, Jakarta Timur. Dia mengira penolakan akan berhenti ketika Ahok sudah jadi tersangka.

"Namun ternyata tidak," katanya.

Sementara Sekjen Tim Pemenangan Ahok Djarot, Ace Hasan, menyatakan kampanyenya tidak banyak terganggu dengan penetapan status Ahok. Kata dia masyarakat sudah bisa menilai muatan kasus itu.

"Penistaan ini kan muncul saat Pilkada," terangnya.

Selain itu, ujarnya, kasus Ahok ini tidaklah berkenaan langsung dengan tata pemerintahan. Dalam urusan birokrasi, katanya, Ahok-Djarot tetap memiliki sejumlah program unggulan dan prestasi.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama hari ini. Kenaikan status ini diterapkan setelah polisi melakukan gelar perkara kemarin.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

500 Kamisan, Korban Terus Tagih Janji Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu

  • Haris Azhar: Novel Cerita Ada Petinggi Polisi Terlibat Penyerangan
  • Terdakwa Penodaan Agama di Medan, Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara
  • Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi Undang-undang

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.