Aksi 212, Mendagri Minta PNS tak Ikut Demo

"Namanya berdoa kan di kantor masing-masing ada mesjidnya. Silakan berdoa di masjid masing-masing."

Rabu, 30 Nov 2016 13:30 WIB

Aksi 4 November. (Foto: KBR/Randyka W.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap bekerja pada Jumat(2/12) mendatang. Dia mengingatkan agar PNS tidak ikut-ikutan turun dalam aksi tersebut.

"PNS harus tetap bekerja. Namanya berdoa kan di kantor masing-masing ada mesjidnya. Silakan berdoa di masjid masing-masing. Agama lain bisa berdoa di mana saja," ujar Tjahjo di DPR, Rabu (30/11).

Tjahjo mewanti-wanti jangan sampai aksi nanti mengganggu pelayanan publik. Meski tidak ada sanksi khusus, namun Tjahjo yakin para PNS akan mendahulukan kepentingan publik.

Apel Pengamanan

TNI memastikan bakal menerjunkan personil yang lebih besar untuk mengawal aksi 2 Desember.  Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana mengatakan, selain di Monas, tambahan pasukan juga akan disebar di Istana dan juga DPR.

Teddy enggan menyebut jumlah tambahan yang disiapkan. Kata dia, besok pagi bakal digelar apel kesiapan pengamanan di Monas.


"Lebih besar, nanti kita lihat angkanya, saya nggak hapal, satu-satu harus dilewati dulu tahapan-tahapan. Besok kan ada apel kesiapan pengamanan tanggal 2. (Di Istana?) Untuk ke wilayah tetap tanggung jawab kodam jaya, itu sudah ada ketentuan lain untuk pengamanan di sini. (Ada tambahan?) Ya harus lah. (DPR?) ada lah kita jaga semua," kata Teddy Lhaksmana di Monas, Rabu (30/11/2016).

Teddy Lhaksmana menegaskan, personil TNI dilarang membawa peluru. Selain itu, selama mengamankan aksi, TNI harus bersikap humanis.

"Tidak boleh ada yang membawa peluru, sudah perintah itu.  Harus sabar dan
humanis," kata tambahnya.


Jumat (2/12) mendatang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI berencana menggelar aksi. Sebelumnya titik yang akan digunakan sepanjang Semanggi sampai Thamrin. Namun setelah melalui negosiasi dengan Polri, mereka sepakat aksi dipindah ke Monas.

Juru bicara FPI Munarman sebelumnya mengatakan aksi ini dilakukan untuk menuntut agar Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) ditahan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Siapkan Dua Opsi soal Polemik PJ Gubernur Polri

  • Bekas Pimpinan KPK: Kasus Novel Tak Tuntas Bisa Jadi Catatan Buruk Jokowi untuk 2019
  • Longsor Terjang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, 4 Tewas 6 Luka Parah
  • Sanksi Baru Amerika Untuk Korut

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.