BBM Satu Harga, Stafsus Presiden untuk Papua Kecam Menhub

Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengecam menteri perhubungan yang menyediakan pesawat pengangkut BBM

Sabtu, 14 Okt 2017 10:00 WIB

Ilustrasi: Pekerja memindahkan BBM satu harga ke dalam drum berkapasitas 300 liter untuk didistribusikan ke Pulau Saparua di Pelabuhan Bongkar Muat Dermaga Tulehu, Maluku Tengah, Maluku, Selasa (3/10). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya menyatakan kebijakan satu harga BBM di Papua belum maksimal. Kata dia, harga di masyarakat, terutama wilayah pedalaman masih tinggi.

Dia mengkritik kinerja Kementerian Perhubungan karena tidak menyediakan pesawat pengangkut BBM. Di sisi lain, sejumlah pesawat milik masyarakat setempat malah dibiarkan menganggur lantaran tidak diberikan izin terbang.

"Ini menteri harus tekan orang-orang yang bekerja di belakang itu, tidak benar semua. Saya mendukung program Presiden. Kalau menteri mendukung program Presiden, kasih lah pesawat-pesawat bisa membantu untuk jangkauan itu. Kan di sana butuhnya pesawat kecil. Pak Menteri tidak kasih izin sampai hari ini. Pak Setneg juga kasih surat ke Menteri Perhubungan, sampai sekarang ini surat izin tidak dikeluarkan. Ini sudah hampir setahun," kata Lenis di Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

Lenis menambahkan, harga bahan pokok juga masih tinggi di Papua. Ia menduga hal ini disebabkan bahan pokok subsidi dari pusat jatuh ke tangan swasta. Dia mengusulkan agar tiap kabupaten membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sembako subsidi dari pusat. Dengan adanya BUMD ini, masyarakat bakal mendapatkan harga yang sama dengan di pulau Jawa.

"Selama ini saya amati bahwa barang turun dari sini (pusat) ke Papua, langsung di tangan swasta. Maka harga semakin naik, subsidi tidak jalan. Jadi arahkan, pemerintah Papua punya kewajiban buka BUMD," ujar dia. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Anas Urbaningrum Jadi Saksi Sidang e-KTP

  • Wasekjen Golkar: Ketua Umum Selanjutnya Sebaiknya Tidak Rangkap Jabatan
  • Ratusan Penumpang KA Jalur Selatan Diangkut Bus akibat Longsor Garut
  • Warga AS Eks Tahanan Korut Ditemukan Tewas Terbakar