Warga Bukit Duri Tetap Ogah ke Rusun Rawa Bebek

Warga menilai rumah susun tidak memenuhi tuntutan ganti rugi.

Kamis, 06 Okt 2016 09:57 WIB

Satpol PP memindahkan anak-anak dari lokasi penggusuran di kawasan Bukit Duri. Foto: KBR/Gilang

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Warga Bukit Duri, Jakarta, yang pekan lalu digusur pemerintah tetap menolak pindah ke rusun Rawa Bebek yang disediakan sebagai ganti rugi.


Pengacara warga, Vera Soemarwi, menyatakan sepekan ini warga mengontrak di sekitar lokasi penggusuran. Sebagian warga juga ada yang menumpang di rumah kerabat mereka.

Kata Vera, warga menilai rumah susun tidak memenuhi tuntutan ganti rugi. 

"Pertimbangan yang sangat sederhana adalah: Dulu kan punya rumah, tapi sekarang kok harus bayar kontrakan? Itu bukan bentuk ganti rugi," jelasnya ketika ditemui KBR dalam pentas seni sepekan memperingati penggusuran. 

"Mereka juga tanya-tanya. Mereka sudah langsung survei langsung ke Rawa Bebek. Lokasinya juga jauh. Dan ada jangka waktu sewanya, setelah waktu sewa habis kemudian bagaimana nasib mereka? Itu yang menurut mereka tidak adil," tambah dia lagi. 

Vera menjelaskan, saat ini warga masih menunggu dua gugatan hukum yang berjalan di pengadilan. Gugatan ini adalah gugatan terhadap Pemprov Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan gugatan soal kewenangan Satpol PP di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata dia, saat ini warga terus menggalang kekuatan untuk terus mengawal proses di pengadilan. Di saat yang bersamaan, mereka juga terdesak secara ekonomi. "Mereka harus mulai dari nol lagi," ujarnya.

 Penggusuran terhadap pemukiman di RW 9,10,11, dan 12 Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, dilakukan Rabu (28/9/2016) pekan lalu. Penggusuran merupakan bagian dari program normalisasi sungai Ciliwung. Pemerintah DKI menargetkan normalisasi Ciliwung selesai awal 2017.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.