Wajib! Guru Besar Perguruan Tinggi Buat Publikasi Internasional

Malaysia sudah mewajibkan guru besarnya terbitkan publikasi internasional 2 kali dalam setahun

Rabu, 19 Okt 2016 19:28 WIB

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir

KBR, Malang– Guru besar di seluruh perguruan tinggi bakal diwajibkan tiap tahun harus mempublikasikan jurnal berskala internasional. Tunjangan sertifikasi para guru besar itu bakal tak diberikan jika mereka enggan melaksanakannya.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir mengatakan, saat ini tengah menyiapkan regulasi tentang kewajiban membuat jurnal internasional yang bertujuan membuat para guru besar itu semakin produktif dan tak sekedar menerima tunjangan semata.

"Ke depan kami akan buat suatu regulasi yaitu para guru besar harus publikasi internasional bereputasi. Kalau tak melakukan itu, maka tunjangan sertifikasinya nanti akan kita berhentikan sementara," kata Nasir di Malang, Jawa Timur, Rabu (19/10/2016).

Menurut Nasir, anggaran tunjangan sertifikasi yang dinikmati para guru besar selama ini terkesan hanya pemborosan anggaran saja. Sebab, hanya sedikit yang mau membuat publikasi internasional. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di negara tetangga.

Ia mencontohkan di Malaysia seorang guru besar diwajibkan membuat minimal dua publikasi internasional dalam satu tahun. Bahkan di Thailand sedikitnya empat publikasi internasional dalam setahun. Selain produktif, karya mereka juga dikenal di dunia internasional.

Berdasarkan catatan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada lebih dari 84 ribu dosen tersertifikasi. Dari jumlah itu, 21 ribu diantaranya adalah guru besar. Sayangnya Nasir tak menyebutkan berapa alokasi anggaran tunjangan sertifikasi untuk seluruh dosen dan guru besar itu.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Mendagri: Fraksi Yang Tak Terima Silakan ke MK

  • Setengah Calon Haji Cilacap Beresiko Tinggi
  • Kabar Kematian Chester Bennington Buat Geger Dunia Maya
  • Liverpool Tolak Tawaran Barcelona untuk Countinho

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.