Salah Rekening, Warga di Rumah Penampungan Kusta Ditagih Ulang PLN

Warga ditagih ulang sebesar Rp13 juta oleh PLN Cabang Maluku.

Selasa, 04 Okt 2016 11:53 WIB

Warga menunjukkan bukti ke wartawan. Foto: Idhar Abd Rahman/KBR

KBR, Ternate- Warga di rumah penampungan kusta di Kota Ternate mengadu ke DPRD Kota Ternate karena merasa dirugikan PLN Cabang Maluku. Penyebabnya mereka ditagih tunggakan selama 11 bulan dengan nilai Rp13 juta. Padahal, menurut perwakilan warga, Udin, mereka sudah membayar tagihan listrik mereka setiap bulan.

Namun, setelah ditelusuri, tagihan yang mereka bayar merupakan tagihan rekening milik tetangganya.

"Kami merasa berat sekali, karena torang punya kehidupan di sana itu makan minum hari-hari juga setengah mati, karena rata-rata tidak punya pekerjaan jadi kami karja kalau ada yang panggil kami ikut kerja," jelas Udin.

Udin menambahkan warga di rumah penampungan kusta telah membayar Rp5 juta dari tagihan sebesar Rp13 juta. Kata dia, warga sudah tidak mampu lagi membayar tagihan listrik tersebut sehingga mengadu ke DPRD agar tidak diputus listriknya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Yamin Rusli berjanji akan memanggil PLN untuk dimintai keterangan perihal salah rekening listrik tersebut. Menurutnya, PLN semestinya turun langsung ke lapangan agar tidak salah memberikan nomor rekening listrik.

Baca juga: 75 Ribuan Warga Ternate Belum Ber-e-KTP


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR