Pelanggaran HAM di Papua, Wiranto Tuding Balik Negara Pasifik

"Tidak semua yang disampaikan oleh pihak luar negeri itu benar adanya. Muatannya apa?"

Rabu, 05 Okt 2016 15:22 WIB

Diplomat Nara Rakhmatia saat menyampaikan jawaban Indonesia atas tudingan pelanggaran HAM di Papua. (Sumber: UN video).


KBR, Jakarta- Pemerintah tuding 7 negara kepulauan pasifik banyak menyampaikan hal yang tidak benar. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto merespon tudingan pelanggaran HAM di Papua yang diungkit oleh 7 negara Kepulauan Pasifik di Sidang Umum PBB. 

Wiranto  menyebut diplomat Nara Rakhmatia yang mewakili pemerintah, telah memberikan sanggahan  yang luar biasa di forum tersebut.

"Bagaimana diplomat muda kita melakukan satu counter yang luar biasa itu. Counter yang luar biasa, karena banyak hal yang tidak tepat yang diutarakan itu. Tidak semua yang disampaikan oleh pihak luar negeri itu benar adanya. Muatannya apa?" Kata Wiranto di Kemenpolhukam, Rabu (5/10/2016).

Wiranto mengklaim pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik dalam membangun Papua. Kata dia, keseriusan pemerintah ditunjukkan dari seringnya kunjungan Presiden ke Papua.

"Baik dari sisi ekonominya, pendidikannya, pembangunan infrastrukturnya, bahkan kunjungan pejabat negara ke Papua pun bisa diukur, bahwa sekarang lebih sering, Presiden pun juga berapa kali ke sana. Selama beliau menjabat, kalau  tidak salah sudah yang empat kali atau berapa kali," ujar dia.  

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR