Laporan Munir Raib, Eks TPF Siap Temui Kejagung

"Novum maka itu tugas penyidik dan penuntut umum dalam hal ini polri dan Jaksa agung. Kewajiban mereka, kewenangan mereka"

Kamis, 13 Okt 2016 22:42 WIB

Makam Munir Said Thalib. (Foto: KBR/Zainul A.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Eks Anggota Tim Pencari Fakta TPF Pembunuhan  bersedia hadir jika Kejaksaan Agung memerlukan keterangannya soal laporan TPF. Kata eks Sekretaris TPF, Usman Hamid membantu pemerintah jadi kewajibannya.

"Tentu saja kalau ada panggilan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Munir, ya jadi kewajiban kami untuk memenuhinya. Dan saya percaya seluruh anggota tim pencari fakta pun juga menyambut positif," ujar Usman kepada KBR, Kamis  (13/10/2016).

Usman  menilai baik niatan Kejaksaan Agung untuk menimbang laporan TPF itu sebagai bahan awal untuk ditelusuri.

"Kita bisa bicara apa yang dimaksud dengan istilah bukti baru secara hukum, tapi kita juga bisa bicara seperti pembicaraan umum. Kalau kita bicara hukum, apalagi hukum acara pidana maka bukti baru atau dalam istilah keadaan baru atau populernya novum maka itu tugas penyidik dan penuntut umum dalam hal ini polri dan Jaksa agung. Kewajiban mereka, kewenangan mereka menurut Undang-Undang Hukum acara pidana adalah demikian," kata Usman.

Sebelumnya Jaksa Agung Prasetyo menugaskan Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) untuk menghubungi eks anggota TPF itu. Kata Prasetyo keberadaan arsip dokumen akan memudahkan kejaksaan menentukan langkah selanjutnya terkait  pembunuhan Munir.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.