Laporan Munir Raib, Eks TPF Siap Temui Kejagung

"Novum maka itu tugas penyidik dan penuntut umum dalam hal ini polri dan Jaksa agung. Kewajiban mereka, kewenangan mereka"

Kamis, 13 Okt 2016 22:42 WIB

Makam Munir Said Thalib. (Foto: KBR/Zainul A.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Eks Anggota Tim Pencari Fakta TPF Pembunuhan  bersedia hadir jika Kejaksaan Agung memerlukan keterangannya soal laporan TPF. Kata eks Sekretaris TPF, Usman Hamid membantu pemerintah jadi kewajibannya.

"Tentu saja kalau ada panggilan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus pembunuhan Munir, ya jadi kewajiban kami untuk memenuhinya. Dan saya percaya seluruh anggota tim pencari fakta pun juga menyambut positif," ujar Usman kepada KBR, Kamis  (13/10/2016).

Usman  menilai baik niatan Kejaksaan Agung untuk menimbang laporan TPF itu sebagai bahan awal untuk ditelusuri.

"Kita bisa bicara apa yang dimaksud dengan istilah bukti baru secara hukum, tapi kita juga bisa bicara seperti pembicaraan umum. Kalau kita bicara hukum, apalagi hukum acara pidana maka bukti baru atau dalam istilah keadaan baru atau populernya novum maka itu tugas penyidik dan penuntut umum dalam hal ini polri dan Jaksa agung. Kewajiban mereka, kewenangan mereka menurut Undang-Undang Hukum acara pidana adalah demikian," kata Usman.

Sebelumnya Jaksa Agung Prasetyo menugaskan Jamintel (Jaksa Agung Muda Intelijen) untuk menghubungi eks anggota TPF itu. Kata Prasetyo keberadaan arsip dokumen akan memudahkan kejaksaan menentukan langkah selanjutnya terkait  pembunuhan Munir.

Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.