DPR: Butuh Kajian Soal Capres Indonesia Asli

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai usulan tersebut akan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.

Kamis, 06 Okt 2016 11:28 WIB

Foto: Antara


KBR, Jakarta- Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai wacana keharusan calon presiden berasal dari keturunan suku asli Indonesia masih membutuhkan banyak pembahasan. Menurutnya, usulan tersebut akan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Ditambah lagi, kata dia, usaha untuk mengamandemen UUD 1945 akan membutuhkan komunikasi politik yang intens.


"Ini namanya wacana. Sehingga wacana biarlah berkembang. Kita tentunya tidak mungkin setiap wacana kita tanggapi. Kita juga harus mempunyai sikap tersendiri. Kita ketahui bahwa untuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentunya rentetannya panjang sekali," ujar Agus di DPR, Kamis(6/10).

Hal yang sama juga disampaikan okeh wakil ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah. Fahri meminta agar identitas etnis tidak dipersoalkan di ruang publik. Menurut dia, usulan PPP tersebut perlu dikaji mendalam karena justru akan mengakibatkan kemunduran dalam kehidupan keberagaman.

"Siapa yg mau didefinsikan asli. Apakah kita mau mengexclude suku dan bangsa?" jelas Fahri.

Sebelumnya saat membuka Musyawarah Kerja Nasional DPP PPP Senin(3/10) lalu, Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy meminta, ada frasa calon presiden harus orang WNI asli. Politisi yang akrab disapa Rommy ini menilai akhir-akhir ini nasionalisme PPP mulai terancam.

Penjelasan lebih lanjut soal maksud dari frasa ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Arsul mengatakan yang dimaksud dengan WNI asli adalah orang-orang yang berasal dari suku atau ras asli Indonesia. Terkait ketentuannya, kata Arsul, perlu dijelaskan di undang-undang terpisah.

Baca juga:

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.