Dana PKH Cair, Kantor Pos Lhokseumawe Diserbu Ribuan Warga

"Kita tentukan dalam satu minggu bisa membayarkan dana itu sekitar 128 ribu jiwa masyarakat yang tersebar di lima kabupaten/kota"

Jumat, 07 Okt 2016 21:35 WIB

Warga mengantre di kantor pos Lhokseumawe, Aceh untuk mendapat dana Program Keluarga Harapan, Jumat (07/10). (Foto: KBR/Erwin D.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Lhokseumawe– Ribuan warga memadati PT Pos Indonesia Cabang Kota Lhokseumawe, untuk mengantri pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Dana PKH yang dicairkan itu khusus jatah untuk triwulan ke-III yang dikucurkan oleh Pemerintah.

 Kepala PT Pos Indonesia Cabang Lhokseumawe, Nur Komardi mengatakan, harus berkerja ekstra keras dalam melayani masyarakat terkait penyaluran dana tersebut. Bahkan, Pos terpaksa mengerahkan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan di lokasi.

”Jadi, ada masa pembayaran setiap 3 bulan sekali dan Kita tentukan dalam satu minggu bisa membayarkan dana itu sekitar 128 ribu jiwa masyarakat yang tersebar di lima kabupaten/kota, meliputi Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireun, dan Lhokseumawe, ” kata Nur kepada KBR, Jumat (7/10).

Dana PKH merupakan program nasional yang diperuntukkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang memiliki kriteria Keluarga Sangat Miskin (KSM) senilai Rp 1,2 juta per orang setiap tahunya. Adapun ketegori penerima manfaat PKH, yaitu anak yang berusia 0-6 tahun, anak di bawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, dan ibu hamil atau melahirkan.

Editor: Rony Sitanggang

EWD

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.