Buruh: Keterlibatan TNI dan Polisi Dalam Mogok Buruh Ancam Demokrasi

TNI dan polisi menggunakan mobil barakuda dan menggunakan senjata laras panjang.

Minggu, 16 Okt 2016 18:01 WIB

Foto: istimewa

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Buruh air minum kemasan Club (PT Tirta Sukses Perkasa) di Cianjur, Jawa Barat mengecam TNI dan polisi yang mereka nilai membela pengusaha dalam pemogokan buruh produsen air minum kemasan tersebut.

Aktivis Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Azmir Sahara mengatakan, pembelaan tersebut terlihat saat ratusan aparat dari Bataliyon Arteleri Medan 05/105 dan Brimob datang untuk mengeluarkan barang persedian di gudang. Keduanya menggunakan mobil barakuda dan menggunakan senjata laras panjang.

"Mobil barakuda dikerahkan untuk menerobos buruh yang memblokade pabrik. Setelahnya, pasukan yang datang bekerja bagi perusahaan swasta itu untuk menggantikan buruh yang tengah mogok. Aparat itu mengeluarkan produk PT.Tirta Sukses Perkasa yang hendak dipasarkan. TNI dan Brimob mengangkat barang ke mobil dan truk,” kata Azmir pada Minggu, 16 Oktober 2016.

Azmir Sahara menambahkan sekitar 25 mobil truk pengangkut air minum dalam kemasan meninggalkan lokasi dengan kawalan aparat tersebut.

Ia menilai pengerahan tentara dan Brimob Cianjur tersebut melanggar kode etik tentara dan polisi serta mengangkangi hukum sipil. Salah satunya yaitu pelanggaran terhadap Undang-undang Tenaga Kerja 13/2003.

“Pasal 144 Undang-Undang Tenaga Kerja melarang perusahaan menggantikan kerja buruh yang tengah mogok. Anggota Brimob yang bekerja mengeluarkan barang pengusaha juga melanggar pasal 4 Kode Etik Kepolisian yang mewajibkan polisi tidak memihak,” imbuhnya.

Atas hal itu, buruh air minum kemasan Club berencana melaporkan ke polisi militer dan kompolnas pada pekan depan. Pada 14 September 2016, sekitar 80 persen buruh PT Tirta Sukses Perkasa melakukan aksi mogok menuntut produsen air minum dengan merk Club itu agar mengangkat mereka menjadi karyawan tetap. Pengangkatan itu, kata buruh, sudah disepakati perusahaan dan buruh dalam perundingan pada Kamis, 6 Oktober 2016.  (smt)

Baca juga: [SAGA] HUT ke-71 RI, Buruh Perempuan Mengejar Kemerdekaan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!

  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...

Mendes Akui Sudah Tahu Soal WTP Sebelum Diumumkan

  • Polisi Dalami Keterlibatan Oknum Anggotanya yang Diduga Terima Suap dari Uber
  • Fraksi PDIP Ganti Posisi Masinton di Pansus KPK
  • Susi bagikan 690 paket alat tangkap ikan ramah lingkungan