2 Tahun Jokowi, ICW: Pemberantasan Korupsi untuk Kepentingan Ekonomi

"Penggunaan instrumen hukum itu sebagian besarnya diarahkan untuk kepentingan ekonomi."

Selasa, 18 Okt 2016 15:40 WIB

Ilustrasi: Cegah pungli, anggota polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak bersiaga di area bongkar muat kontainer PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Jawa Timur, Senin (19/9). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Lembaga Pemantau Korupsi (ICW) menilai dua tahun kebijakan hukum Presiden Joko Widodo lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi. Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan kebijakan itu diarahkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi secara nyata oleh pelaku ekonomi di lapangan. 


"Kalau pun ada upaya-upaya penindakan hukum, atau upaya-upaya yang terkait dengan penggunaan instrumen hukum itu sebagian besarnya diarahkan untuk kepentingan ekonomi. Artinya tindakan itu diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi secara riil oleh pelaku ekonomi di lapangan. Misalnya soal pungli, soal dwelling time. Dwelling time ini kan juga bicara soal pungli karena bisnis prosesnya yang panjang dan melibatkan banyak institusi atau lembaga negara atau lembaga pemerintah," kata Adnan Topan Husodo di Kantor ICW Jakarta Selatan, Selasa (18/10/2016).

Selain itu, kata dia, pemerintahan Jokowi lebih menitikberatkan pada konsolidasi politik. Konsolidasi itu pula yang akan menentukan suatu pemerintahan stabil atau tidak.

"Pertanyaannya apakah dari konsolidasi itu membawa konsekuensi pada titik dimana kompromi dilakukan. Kompromi itu kalau kemudian mengorbankan agenda pemberantasan korupsi ini yang menjadi masalah," imbuh Adnan.

ICW juga menilai program pemberantasan korupsi Jokowi-JK berhenti pada titik dimana kepentingan ekonomi terganggu.

"Kalau melihat dalam cara pandang seperti itu, kita bisa mengatakan pemberantasan koupsi bukan untuk tujuan itu sendiri tetapi untuk mengabdi kepada kepentingan ekonomi," ujar Adnan.

Terdapat sejumlah prioritas utama dalam paket reformasi hukum Jokowi-JK. Di antaranya pemberantasan pungutan liar dan suap, operasi pemberantasan penyelundupan, percepatan pelayanan SIM/STNK/BPKB/SKCK, program pelayanan izin tinggal terbatas dan HAKI serta relokasi lapas yang kelebihan kapasitas.

Pada Kamis, 20 Oktober lusa tepat 2 tahun Jokowi-JK berkuasa. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh

KKP Gagal Capai Target Ekspor Ikan

  • HRW Usulkan 4 Isu Jadi Prioritas Dialog Jakarta Papua
  • Terduga TBC di Medan Capai Seribu Orang
  • Dalai Lama Luncurkan Aplikasi

Kemiskinan, konflik senjata, norma budaya, teknologi komunikasi modern, kesenjangan pendidikan, dan lain-lain. Kondisi-kondisi ini membuat anak rentan dieksploitasi