Penyebab DPR Berupaya Gembosi KPK

"Karena KPK yang banyak menangkap para politisi dan banyak melakukan OTT terhadap politisi juga. Pasti yang diserang dan diincar KPK."

Rabu, 06 Sep 2017 09:24 WIB

Ilustrasi: Rapat paripurna DPR. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta-   DPR dinilai berupaya menggembosi   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang beralasan banyak  anggota DPR yang terjerat kasus korupsi menjadi penyebab.

Kata dia,  DPR menjadikan KPK sebagai musuh utama.

"Yang menjadi musuh DPR sekarang ini kan bukan polisi dan kejaksaan. Yang menjadi musuhnya DPR saat ini adalah KPK, oleh karena KPK yang banyak menangkap para politisi dan banyak melakukan OTT terhadap politisi juga. Pasti yang diserang dan diincar KPK. Tinggal sekarang ini apakah KPK bisa membuktikan bahwa mereka bekerja profesional, bekerja secara akuntabel, dan betul-betul bekerja tanpa kepentingan politik atau setting kepentingan tertentu," katanya.

Ia menambahkan, sikap   itu terlihat dari sejumlah rapat dengar pendapat yang terkait dengan pemberantasan korupsi. Contohnya kata dia, pada saat DPR menggelar rapat dengan Kejaksaan kemarin. Para anggota Komisi Hukum DPR justru lebih banyak fokus pada operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Padahal seharusnya kata dia, para Anggota DPR bisa saja mempertanyakan kinerja kejaksaan dalam menangani perkara korupsi.

Sementara itu  Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Mulfachri Harahap menyatakan komisinya telah menjadwalkan rapat kerja dengan kepolisian, usai rapat dengan perwakilan Kejaksaan Agung. Mulfachri mengatakan, komisinya tak membeda-bedakan mitra kerja, baik Kejaksaan Agung, Polri, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai masalah hukum yang melibatkan antarlembaga, terutama dengan KPK, menurut Mulfachri menjadi salah satu hal yang banyak ditanyakan rekan di komisinya nanti.  Dia memperkirakan, rapat kerja tersebut akan digelar dua pekan lagi.

"Iya pasti ada, kita sudah jadwal rapat kerja dengan Kepolisian, masa sidang ini. Kita sudah tetapkan jadwal untuk rapat dengan mitra kerja komisi tiga, termasuk polisi. Jadi sudah pasti ada. Bahkan kita merencanakan ada kerja gabungan antara polisi, jaksa, dan KPK. (Tadi dengan Kejaksaan membahas kasus yang bersinggungan dengan KPK. Saat bertemu Polri, akan ditanyakan juga?) Pasti ada yang tanya lah. Itu bukan hal sesuatu spesial dan luar biasa, tapi biasa saja.  Jangan dibesar-besarkan," kata Mulfachri kepada KBR, Selasa (05/09/2017).

Mulfachri mengatakan, rapat kerja dengan kepolisian tersebut akan diselenggarakan pada masa sidang ini. Menurutnya, rapat kerja dengan kepolisian tersebut merupakan hal yang wajar. Menurut Mulfachri, anggota komisinya juga akan bertanya tentang berbagai isu terkini, misalnya pemeriksaan perkara korupsi anggota polisi oleh KPK.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Periksa Saksi Meringankan Setnov Pekan Depan

  • Polda Metro Rilis 2 Sketsa Terduga Penyerang Novel
  • Polda Papua Akui Ada Perintah Tembak di Tempat di Tembagapura
  • Pemprov Akan Pelajari Investigasi Ombudsman

Program diharapkan dapat mendukung ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan lahan di daerah masing-masing