Pengacara: Ada Upaya Sistematis untuk Menyingkirkan Novel Baswedan dari KPK

"Harusnya pimpinan KPK datang ke Mabes Polri, dan bilang kepada Kapolri, bahwa kasus e-mail Novel biar ditangani oleh KPK dulu. Kalau memang ada unsur pidananya, silahkan lanjutkan."

Selasa, 05 Sep 2017 23:44 WIB

Anggota tim kuasa hukum Novel Baswedan, Haris Azhar. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Tim kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengkritik sikap pimpinan KPK yang terkesan diam terkait perkara pencemaran nama baik yang kini menjerat Novel.

Novel dilaporkan oleh atasannya, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dengan menyebarkan surat elektronik (surel) ke luar KPK. Meskipun tuduhan itu dibantah Novel.

Salah seorang pengacara Novel Baswedan, Haris Azhar mengatakan pimpinan KPK seharusnya memberikan penjelasan kepada Kapolri Tito Karnavian bahwa perkara tersebut merupakan urusan internal KPK. Sebab, baik Novel dan Aris Budiman sama-sama bekerja di KPK.

Haris curiga sikap diam pimpinan KPK itu menandakan ada upaya sistematis untuk menyingkirkan Novel dari KPK.

"Saya khawatir pimpinan KPK memang sengaja ngejorokin Novel dengan cara bersikap diam. Harusnya pimpinan KPK datang ke Mabes Polri, dan bilang kepada Kapolri, bahwa kasus e-mail Novel biar ditangani oleh KPK dulu. Kalau memang ada unsur pidananya, silahkan lanjutkan. Kunci perkara ini sebetulnya ada di mereka, di pimpinan KPK," kata Haris Azhar kepada KBR, Selasa (5/9/2017).

Haris menambahkan ia tidak melihat ada unsur pelanggaran pidana dari perkara tersebut. Sebab hingga kini polisi belum menjelaskan secara gamblang siapa yang menyebarkan isi surat elektronik tersebut ke luar KPK.

"Soal perkara siapa yang menyebarkan email itu kan sampai sekarang juga masih tanda tanya. Novel mengatakan kepada kami tidak pernah menyebarkan e-mail tersebut kepada orang-orang di luar KPK. Lalu siapa yang menyebarkannya?" kata Haris.

Aris Budiman melaporkan Novel Baswedan terkait pencemaram nama baik melalui surat elektronik. Kasusnya ditangani oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya dan sudah masuk dalam penyidikan.

Aris Budiman juga sempat membuat gaduh KPK lantaran memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK di DPR. Aris datang tanpa izin sehingga kini dia tengah diproses di pengawasan internal KPK.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Pekan Ini, Pemerintah Keluarkan Rekomendasi Pembangunan Gedung DPR

  • KPU Banyuwangi Terima Anggaran 32 Miliar Untuk Pilgub Jatim 2018
  • Kejar Anggota yang Membelot, Tentara Korut Terobos Perbatasan
  • Apple Akan Buat iPhone dan Mac 100 Persen Daur Ulang