DPR Klaim Tak Bisa Melarang Iklan Rokok di Media Penyiaran

Badan Legislasi DPR hanya memberikan sejumlah batasan yang harus dipatuhi sebuah iklan rokok. Batasan itu mengenai program acara, jam tayang, serta model yang digunakan untuk media promosi.

Kamis, 21 Sep 2017 14:04 WIB

Ilustrasi. (Foto: Daniel Horacio Agostini/Flickr/Creative Commons)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Rancangan Undang-Undang Penyiaran dipastikan tetap memberikan ruang bagi pemasangan iklan produk rokok di media penyiaran. 

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo beralasan DPR tidak bisa menghapus iklan rokok dari media massa karena akan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konsitusi. Keputusan yang dimaksud adalah gugatan sejumlah organisasi kemasyarakatan terhadap iklan dan promosi rokok.

"Rokok itu seolah membunuh. Tapi mereka tidak sadar bahwa petani tembakau, pabrik rokok yang menghidupi karyawannya punya hak untuk hidup. Itu kan sudah digugat dan gugatan itu ditolak Mahkamah Konstitusi. Kalau iklan rokok dilarang maka bertentangan dengan konstitusi," kata Firman, Kamis (21/9/2017).

Badan Legislasi hanya memberikan sejumlah batasan yang harus dipatuhi sebuah iklan rokok. Batasan itu mengenai program acara, jam tayang, serta model yang digunakan untuk media promosi. 

Namun politisi Golkar itu enggan menjelaskan detail isi aturan yang sudah disepakati dalam draf terbaru RUU Penyiaran.

"Anak 18 tahun ke bawah tidak boleh jadi objek iklan. Bahaya kan. Kenapa LSM enggak mengkritisi itu iklan rokok yang menggambarkan ada seorang bapak merokok sambil menggendong anak?" kata Firman Soebagyo.

Draf RUU Penyiaran yang dirampungkan Komisi I sebelumnya mencantumkan larangan iklan rokok di media penyiaran. Namun ketika RUU tersebut masuk harmonisasi di Badan Legislasi, larangan tersebut dihapus.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres
  • SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh
  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil

Pimpinan DPR Kritik Keputusan Pemerintah Impor Beras Tanpa Rekomendasi Kementan

  • Pertemuan Bilateral Bersama Menhan AS, Ryamizard Akui Belum Mau Beli Alutsista Sekarang
  • Ditetapkan Sebagai Tersangka, Bupati Kebumen Berniat Mengundurkan Diri
  • UE Yakinkan Abbas Yerusalem Timur Jadi Ibu Kota Palestina

Presiden Joko Widodo menyerukan agar PR anak-anak sekolah tak hanya urusan menggarap soal. Tapi melakukan hal-hal yang terkait kegiatan sosial dan lingkungan.