Jokowi Teken Inpres Penanganan Gempa Lombok

"Nanti yang paling penting adalah penanganannya secara nasional telah kita kerjakan bersama dengan provinsi dan kabupaten."

Kamis, 23 Agus 2018 13:40 WIB

Reruntuhan akibat gempa di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) penanganan pascagempa dan pemulihan wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Jokowi mengatakan, Inpres tersebut akan mempercepat prosedur kementerian/lembaga untuk memulihkan Lonbok, sebab beberapa pekan ini sering terganjal birokrasi daerah. Jokowi juga menjanjikan proses penanganan dan pemulihan Lombok sudah berskala nasional, meski statusnya tak ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Inpres sudah. Nanti yang paling penting adalah penanganannya secara nasional telah kami kerjakan bersama dengan provinsi dan kabupaten, terutama yang berkaitan dengan penyampaian untuk bantuan rusak berat, sedang, ringan, masih pada proses administrasi besar-besaran. Ini berarti yang di lapangan, kementerian/lembaga memiliki payung untuk pelaksanaan di lapangan," kata Jokowi di kantor Muhammadiyah, Kamis (23/8/2018).

Jokowi mengatakan, saat ini beberapa kementerian/lembaga langsung mengebut proses pemulihan Lombok bersama pemerintah daerah NTB. Misalnya soal distribusi bantuan, menurut Jokowi adalah hal penting agar aktivitas warga kembali berjalan. Ia berkata, pemerintah ingin agar kegiatan perekonomian masyarakat bisa pulih secepatnya.

Menurut Jokowi, proses pemulihan Lombok tetap berjalan, meski gempa masih terus dirasakan hingga hari ini. Ia juga akan memantau langsung perkembangan pemulihan di Lombok secepatnya, pada pekan ini atau awal pekan depan.

Hingga saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat gempa di NTB menimbulkan 515 korban jiwa dan 7.145 korban luka. Tercatat pula 431.416 warga mengungsi lantaran 73.843 rumah dan 798 unit fasilitas umum rusak. BNPB memperkirakan kerugian akibat gempa tersebut mencapai Rp7,7 triliun. 

Adapun pemerintah saat ini telah mencairkan dana taktis penanganan dan pemulihan wilayah Lombok senilai Rp37-38 miliar, sebagai dana tanggap darurat. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk menyediakan makanan, minuman, dan obat-obatan. Sumber dana diambil dari dana siap pakai BNPB yang dianggarkan Rp700 miliar, dan masih bisa bertambah jika dibutuhkan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, dana tersebut termasuk untuk mengganti kerusakan rumah akibat gempa, dengan nilai bervariasi mulai Rp10 juta, Rp25 juta, dan Rp50 juta. Selain itu, pemerintah juga memiliki dana cadangan sebesar Rp4 triliun yang belum digunakan.

Editor: Fajar Aryanto 

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Saat ini ada banyak cara dan sarana untuk membantu orang lain. Lewat NusantaRun salah satunya.