Daerah Mengaku Kesulitan Terapkan OSS

Salah satunya diungkap Pelaksana tugas Wali Kota Malang, Sutiaji.

Senin, 23 Jul 2018 22:35 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution saat Sosialisasi Peluncuran Sistem OSS, di Jakarta, Jumat (29/6). (Foto: Kemenko Perekonomian)

KBR, Bogor - Penerapan sistem perizinan terintegrasi berbasis daring atau online single submission (OSS) belum berjalan mulus di sejumlah daerah. Salah satunya diungkap Pelaksana tugas Wali Kota Malang, Sutiaji.

Kata dia, di daerahnya penerapan OSS masih terkendala aturan di tingkat atas.

"Kalau orang mengurus IMB ya (maunya) hanya satu hari, selesai. Hanya saja terkendala aturan-aturan. Kalau bangunan itu bertingkat, itu aturan di atasnya harus sekian hari. Kami ingin komitmen satu hari, tapi aturan di atasnya," papar Sutiaji di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/7/2018).

Pada Juli ini pemerintah meluncurkan tahap uji coba penerapan OSS. Sistem ini dirancang mampu memangkas durasi dan birokrasi pengurusan izin berusaha.

Sutiaji mengatakan daerah-daerah berkomitmen menerapkan itu. Hanya saja kenyataan di lapangan, upaya tersebut kerap terbentur ego sektoral masing-masing lembaga.

"Masih proses. Di Perwal harusnya satu pintu. Tapi kenyataan di lapangan masih dilalui (beberapa)."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Pemerintah sebagai pengemban amanah konstitusi harus yakin dan percaya diri dalam mengendalikan konsumsi rokok. Konstitusi mengamanahkan agar konsumsi rokok diturunkan demi kesehatan masyarakat.