Wiranto Yakin Tak Ada 'Deadlock' Bahas RUU Pemilu

Pemerintah terus melobi DPR agar menyetujui isu krusial, diantaranya soal presidential threshold

Senin, 10 Jul 2017 20:36 WIB

Ilustrasi: pemilu (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengakui pemerintah terus melobi parlemen untuk mencari jalan tengah menyelesaikan alotnya pembahasan RUU Pemilu. Menurutnya pemerintah terus berupaya melunakkan sikap fraksi-fraksi di DPR agar kelima isu krusial, khususnya soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) bisa disepakati.

"Justru karena alot kita datang berunding agar enggak usah alot. Pemilu ini sudah dekat waktunya. KPU, Bawaslu harus kerja. Kalau makin mundur semakin sempit mereka kerja. Yang rugi siapa? Kita semua," jelas Wiranto di DPR, Senin(10/7).

Wiranto masih optimistis deadlock tidak akan terjadi. Pasalnya menteri-menteri terkait masih aktif membuka komunikasi dengan DPR. Ia juga tidak menutup kemungkinan jika ini tidak bisa dirampungkan di tingkat menteri, maka Presiden Joko Widodo yang akan langsung turun tangan.

Sementara hingga pertemuan terakhir pemerintah bersikukuh menginginkan ambang batas ditetapkan di angka 25-30 persen mengikuti mekanisme pemilu 2014 lalu. Namun usulan itu hanya didukung oleh fraksi PDIP, Golkar, serta Nasdem.

Wiranto beralasan sikap keras pemerintah itu didasari oleh kepentingan rakyat. Karena menurutnya ambang batas akan dapat menyaring calon-calon pemimpin negara terbaik.

"Ini bukan soal ngotot tidak ngotot. Pemerintah punya posisi untuk menyehatkan demokrasi. Seperti apa? Perlu ada kondisi parpol atau gabungan parpol perlu memilih pemimpin terbaik negeri ini," dalihnya.

Sementara itu pembahasan RUU Pemilu di DPR, berlanjut malam ini. Berdasar pantauan KBR, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sudah hadir di DPR, Senayan, Jakarta. 

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.