Survei Kepercayaan Antikorupsi: KPK Teratas, DPR Terbawah

Survei anti korupsi itu dilaksanakan selama periode April-Mei 2017 di 34 provinsi, 177 kabupaten/kota, 212 desa/kelurahan seluruh Indonesia denagn total responden sebesar 2.235 orang.

Kamis, 20 Jul 2017 14:21 WIB

Grup musik Slank menggelar aksi dukungan untuk KPK di Gedung KPK Jakarta, Kamis (13/7/2017). (Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A)

KBR, Jakarta - Survei Nasional Antikorupsi menyatakan KPK dan Presiden RI paling dipercaya masyarakat Indonesia. Sementara, lembaga DPR, perusahaan swasta, dan partai politik menjadi tiga lembaga terbawah paling dipercaya dari hasil survei.

Survei itu dilakukan LSM lembaga pemantau korupsi Indonesia ICW bersama Polling Center melalui pendekatan persepsi dan pengalaman para responden. Berdasarkan hasil survei, terdapat 86 persen masyarakat menyatakan percaya dengan KPK dan Presiden RI.

Sementara tiga peringkat terbawah di antaranya DPR sebesar 51 persen (tingkat ketidakpercayaan publik), perusahaan swasta (49 persen), dan paling bontot yaitu partai politik sebesar 35 persen.

"Korupsi masih banyak, tapi KPK dipercaya karena banyak menangkap koruptor. Ini dua hal yang kontradiktif. Penyebabnya adalah, pertama, masyarakat melihat KPK menangkap koruptor diapresiasi tapi sekaligus korupsi masih banyak juga artinya. Kedua, pemerintah atau sistem atau program pencegahan korupsi belum banyak melibatkan masyarakat," kata peneliti ICW Febri Hendri, di Sari Pan Pasific Hotel, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Febri mengatakan hal yang wajar jika KPK dan Presiden RI menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Menurut Febri, banyak masyarakat yang melihat banyak pejabat dari tiga lembaga peringkat terbawah menjadi 'korban' penangkapan KPK.

Febri menambahkan persepsi tentang segala jenis dominasi penindakan korupsi membuat masyarakat masih percaya KPK dan Presiden RI. Hal ini menjadi faktor penting disaat masih maraknya korupsi.

Survei anti korupsi itu dilaksanakan selama periode April-Mei 2017 di 34 provinsi, 177 kabupaten/kota, 212 desa/kelurahan seluruh Indonesia denagn total responden sebesar 2.235 orang.

Survei dilakukan menggunakan teknik sampling Multistages Random Sampling dengan PPS, dengan MoE (Margin of Error) kurang lebih 2.1.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.