Setelah Keluar, Gerindra Sebut Penetapan Pimpinan Pansus Angket KPK Ilegal

Desmond beralasan penetapan pimpinan Pansus dalam rapat yang tidak kuorum karena hanya diikuti lima fraksi yakni Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura dan PPP.

Kamis, 27 Jul 2017 15:51 WIB

Anggota Fraksi Gerindra DPR, Desmond Mahesa. (Foto: portal.ahu.go.id/Publik Domain)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Gerindra di DPR, Desmond Junaidi Mahesa menuding penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR terhadap KPK dilakukan secara ilegal.

Desmond beralasan penetapan pimpinan Pansus dalam rapat yang tidak kuorum karena hanya diikuti lima fraksi yakni Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura dan PPP.

Sedangkan, Gerindra dan PAN baru mengirimkan anggotanya setelah ada penetapan pimpinan Pansus.

"Ini adalah titik lemah, apapun temuannya kalau tidak diperbaiki Pansus sekarang. PAN masih bertahan kan di situ. Harusnya pimpinan DPR mengundang lagi dan persetujuan dari PAN agar secara kuorum dan tata tertib. Jadi pimpinan Pansus menjadi ilegal," kata Desmond di Gedung DPR, Kamis (27/7/2017).

Desmon tidak berpendapat mengenai apakah pada saat Fraksi Gerindra mengirimkan anggotanya ke Pansus, fraksi itu sudah mengetahui status pimpinan yang disebut ilegal itu atau belum.

Desmond hanya mengatakan, Fraksi Gerindra keluar dari Pansus karena melihat ada perubahan tujuan angket terhadap KPK.

Menurut Desmon, Pansus Angket lebih banyak menyerang KPK secara kelembagaan daripada memperbaiki kinerja KPK. Ia juga tidak sependapat jika Pansus memanggil orang-orang yang bermasalah di KPK seperti narapidana kasus korupsi.

"Ada proses pembusukan politik terhadap kelembagaan KPK. Itu yang bagi kami tidak bisa terlibat jauh di dalamnya," kata dia.

Dengan keluarnya Fraksi Gerindra, Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK saat ini terdiri dari enam fraksi yakni Golkar, PDIP, Nasdem, PAN, Hanura dan PPP. Belakangan, PAN mempertimbangkan untuk menarik perwakilan dari Pansus.

Sementara Fraksi Demokrat, PKB, dan PKS hingga saat ini tak kunjung mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.