Imigrasi Tangkal Ratusan Orang Terkait Kasus Terorisme

"Sepanjang Imigrasi bisa mencegah keberangkatan yang langsung ke arah Suriah atau tempat-tempat yang kita curigai yang terlibat ISIS itu kita lakukan pencegahan. "

Rabu, 05 Jul 2017 14:13 WIB

Ilustrasi (foto: KBR/Ghayor W.)

KBR, Jakarta- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum Dan HAM menangkal masuk 301 orang terkait kasus terorisme selama periode Januari hingga Juni 2017. Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie mengatakan, penangkalan dilakukan atas rekomendasi dari Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Selain itu kata dia, Imigrasi juga melakukan pelacakan terhadap 234 orang daftar pencarian orang (DPO) terkait terorisme. Sebanyak   91 orang di antaranya terlibat dengan ISIS.

"Sepanjang Imigrasi bisa mencegah keberangkatan-keberangkatan yang langsung ke arah Suriah atau tempat-tempat yang kita curigai yang terlibat ISIS itu kita lakukan pencegahan. Tapi kalau dia betul-betul mendapatkan visa kerja di sana bekerja dengan benar sejauh ini Imigrasi agak sulit untuk melakukan pencegahan karena visa kerjanya diberikan," ucapnya kepada wartawan di Kantor Imigrasi, Jakarta, Rabu (05/07).

Kata dia, untuk penangkalan terbanyak dari Afganistan (127 orang), Filipina (40 Orang), Malaysia (8 Orang), Irak (4 Orang) dan Saudi Arabia (3 Orang). Sedangkan untuk  DPO, warga negara Aljazair (1 orang), Indonesia (83 orang), Kuwait (2 orang), Saudi Arabia (2 orang), Syria (1 orang), dan Turki (2 orang).

Meski demikian kata dia, untuk DPO terkait ISIS yang berasal dari Indonesia, Imigrasi belum dapat memastikan identitas lengkapnya. 
Dia mengatakan  hanya mendapatkan nama tanpa informasi detail DPO tersebut.

"Jadi itu DPO yang khusus kaitan dengan ISIS, ini kita terima data DPO dari lembaga lain seperti Polri dan BNPT. Imigrasi tidak menangani kasus. Kami sudah cek nama-nama DPO-nya beda semua," ucapnya.

Dia menambahkan, untuk meningkatkan pengawasan, Imigrasi   akan memantau pergerakan para DPO apabila masuk dalam wilayah Indonesia. Imigrasi akan selalu siap untuk bekerja sama dengan aparat terkait untuk mencegah DPO teroris masuk ke Indonesia. Menurut dia, koordinasi dan sinergitas antar lembaga terkait masalah tersebut sangat penting, terutama sinergi yang dlakukan oleh  BNPT, Polri, BIN, dan Bais TNI.  


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.