BI Puji Inflasi Rendah Merata di Daerah

"Ke depan, konsistensi dibutuhkan agar inflasi 2017 tetap di kisaran empat persen, dan 2018 targetnya kita tetapkan 3,5 persen," kata Gubernur BI Agus Martowardojo.

Kamis, 27 Jul 2017 22:59 WIB

Pedagang dan pembeli bertransaksi di Pasar Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (4/7/2017). Tingkat inflasi 2016 terendah dalam 6 tahun terakhir. (Foto: ANTARA/Aditya Pradana)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo memuji keberhasilan para kepala daerah dalam menjaga tingkat inflasi sejak tahun lalu.

Bank Indonesia mencatat angka inflasi indeks harga konsumen tahun 2016 terendah sejak 6 tahun terakhir, yakni di angka 3,02 persen.

Menurut Agus, rendahnya inflasi ini juga terjadi merata di seluruh daerah Indonesia.

"Inflasi yang rendah di 2016 juga terjadi merata. Di Jawa 2,59 persen, Kalimantan 3,4 persen, Sumatera 4,53 persen. Di kawasan timur juga tercatat cukup rendah," kata Agus saat berada di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2017).

BI mencatat di Bali serta Nusa Tenggara Timur angka inflasi di kisaran 2,93 persen, Sulawesi 2,27 persen, dan Maluku-Papua 3,07 persen.

Rendahnya inflasi, menurut Agus, salah satunya disebabkan keberhasilan pemerintah menjaga distribusi serta harga bahan pokok.

Agus optimistis tingkat inflasi akan bisa terkendali hingga akhir tahun. Hingga Juni 2017 saja, inflasi indeks harga konsumen nasional baru mencapai 2,38 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Ini inflasi terendah untuk periode lebaran dalam enam tahun terakhir. Ke depan, konsistensi dibutuhkan agar inflasi 2017 tetap di kisaran empat persen, dan 2018 targetnya kita tetapkan 3,5 persen," lanjut Agus.

Baca juga:


Memperlancar perizinan

Presiden Joko Widodo berpesan kepada jajaran pemerintah pusat maupun daerah agar mempercepat proses perizinan berusaha dan tidak membuatnya berlarut-larut.

Memperlancar proses perizinan, kata Jokowi, bisa mencegah biaya produksi tinggi yang berakibat naiknya harga barang dan inflasi.  

Prsiden Jokowi mengatakan saat ini proses perizinan di daerah masih terbilang lama. Untuk itu dia meminta agar proses perizinan di daerag berjalan cepat dalam hitungan jam.

"Yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total. Agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar ngurus izin berbulan-bulan dan masih ada yang lebih dari satu tahun. Sudah jangan diterus-teruskan. Ngurus izin sampai berbulan-bulan itu harusnya sudah tidak lagi. Hitungan hari juga sudah tidak. Jaman IT begini kok mengurus izin masih minggu, bulan, apalagi tahun? Urusan harusnya sudah dalam hitungan jam, kalau urusan izin itu. Bagaimana mengubah sistem agar izin bisa keluar dalam kurun jam," kata Jokowi ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Jokowi memberikan contoh proses perizinan di tingkat pusat yang digarap oleh BKPM. Kata dia, untuk proses perizinan di BKPM bisa rampung dalam tiga jam. Asalkan pemohon sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Di pemerintah pusat sekarang ini, di BKPM yang namanya ngurus izin itu tiga jam untuk sembilan izin. Tiga jam untuk sembilan izin, dan sudah berjalan lebih dari satu tahun. Jadi datang dengan syarat, maka izin keluar maksimal tiga jam untuk sembilan izin. Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan TKA, izin mempekerjakan TKA, angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam," ujarnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Becakayu Ambruk, Menteri PUPR Hentikan Proyek Infrastruktur Jalan Seluruh Indonesia

  • Ketua DPR Persilakan Polri Kaji UU MD3, Tapi Polisi Harus Tetap Patuh
  • Serangan Bom Di Suriah, 77 Orang Tewas
  • Belum Juga Dapat Medali Di Olimpiade, Atlet Korut Was-Was

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.