Meragukan Netralitas Pemerintah

Salah satu kandidat yang tengah bertarung di sana berasal dari Polri dan disokong partai PDI Perjuangan.

Jumat, 22 Jun 2018 04:44 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Komjen Pol M. Iriawan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Penjabat Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M. Iriawan (Foto: Antara/M Agung Rajasa)

Presiden Joko Widodo tidak semestinya lepas tangan atas keputusan penunjukkan Mochamad Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan. Ketika usulan itu datang dari Kementerian Dalam Negeri, ia semestinya sadar kalau itu akan menjadi polemik di masyarakat. Berkaca pada Januari lalu, wacana petinggi Polri jadi pejabat gubernur pernah dilontarkan dan langsung ditolak banyak kalangan. Hingga akhirnya rencana itu diurungkan. 

Tapi 10 hari jelang Pilkada Serentak, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo justru melantik Iriawan. Dengan alasan bekas Kapolda Metro Jaya tersebut sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Tapi apakah itu mengindahkan statusnya yang masih aktif sebagai perwira Polri? Inilah yang jadi masalah. Merujuk pada Undang-Undang tentang Polri, anggotanya tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis. Pun, anggota polisi bisa menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dini. 

Sebetulnya segenting apakah sampai Mendagri Tjahjo Kumolo harus menunjuk Iriawan sebagai pejabat sementara gubernur? Pemerintah bisa saja memilih dari pejabat eselon di Kementerian Dalam Negeri untuk mengurusi internal pemerintahan Jawa Barat. Bukan kelihatan begitu memaksakan. Jadi wajar saja kalau beberapa kalangan, termasuk politikus DPR menyebut ada "kepentingan". Sebab salah satu kandidat yang tengah bertarung di sana berasal dari Polri dan disokong partai PDI Perjuangan. 

Kini dua partai; Gerindra dan Demokrat sedang berancang-ancang mengajukan hak angket. Keduanya yakin, ada undang-undang yang dilanggar dalam menunjuk Iriawan. Kegaduhan politik jelang Pilkada semestinya tak perlu ada kalau pemerintah berpikir ulang atas risiko keputusan yang dibuat. Sebab kepercayaan masyarakat lebih penting dan harus dijaga --bahwa pemerintah dan Polri betul-betul netral dalam Pilkada Serentak. 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.