Konflik Lahan Teluk Jambe Karawang, Menteri Agraria Pastikan 18 Hektare untuk Rumah Petani

"Yang wewenang saya kan kita mencarikan 18 hektare, dan sudah dapat 18 hektare, akan direkolasi warga ke sana, akan diberikan hak kolektif, sertifikat kolektif,"

Selasa, 06 Jun 2017 22:20 WIB

Ilustrasi: Aksi petani Teluk Jambe Karawang, Jabar saat aksi mengubur diri di depan istana. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil memastikan telah mendapatkan 18 hektare lahan untuk tempat tinggal petani Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat yang menjadi korban sengketa lahan dengan PT Pertiwi Lestari. Lokasi lahan pengganti itu diambil dari lahan perusahaan yang menjadi sengketa. 

Sofyan mengatakan, telah mengantongi data lebih dari 380 keluarga yang berhak mendapatkan lahan pengganti tersebut.

"Yang wewenang saya kan kita mencarikan 18 hektare, dan sudah dapat 18 hektare, akan direkolasi warga ke sana, akan diberikan hak kolektif, sertifikat kolektif, hak kelompok itu. Diberikan sertifikat, misalnya bupati menunjukkan siapa yang berhak, kemudian kepada yang berhak itu kita berikan sertifikat, ada 380 sekian nama-nama. Tidak diberikan ke individual, supaya tidak dijual," kata Sofyan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Adapun terkait hak kelola hutan untuk para petani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan tengah mengidentifikasi sekitar 2000 hektare lahan Perhutani. Petani Teluk Jambe Barat nantinya bisa mengelola lahan untuk penghidupan.

"Yang diminta sekitar 1200 - 1500 hektare lahan, yang kami sedang identifikasi 2000an hektar. Lokasinya di sebelah (lahan sengketa)," kata Siti di kompleks Istana.

Ia menegaskan lahan yang dikelola tidak bisa dimiliki oleh warga dan tidak bisa dipindahtangankan.

"Perhutani sudah ada kerja sama dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Nanti secara bersama-sama kita tata supaya produktif dan masyarakat bisa berpenghasilan baik," ujar dia.

Siti menuturkan saat ini tengah merancang skema bisnis untuk mendorong kesejahteraan petani. Ia telah memulai pembicaraan ini dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri BUMN.

"Kemungkinan akan didorong untuk industri buah-buahan ataupun nanti tumpang sari, bisa  mangga, jambu, jeruk, juga jagung," ujar Siti.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Penembak Brimob di Timika Berjumlah 15 Orang

  • Ahli: PNPS Penodaan Agama Langgar HAM Warga Ahmadiyah
  • Jokowi Tunjuk Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Dialog Antaragama
  • Tak Dapat Bantuan KIS, Puluhan Pemulung Geruduk Gedung DPRD Sumut