Alumni 212 dan GNPF-MUI Dorong Sidang MPR untuk Lengserkan Jokowi

Yudi mengatakan alasan utama mereka ingin melengserkan Jokowi adalah karena mereka menganggap Jokowi ingin 'menjual' Indonesia ke Tiongkok serta karena tindakan kriminalisasi ulama.

Jumat, 02 Jun 2017 10:10 WIB

Ilustrasi. Aksi Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI pada 2 Desember 2016. (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Aliansi masyarakat sipil mengatasnamakan dari Presidium Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI), Presidium Alumni 212, dan GNPF-MUI akan mendorong pelaksanaan Sidang Istimewa MPR untuk melengserkan pemerintahan​ Joko Widodo.

Ketua Presidium MRI, Yudi Syamhudi Suyuti mengatakan kesepakatan itu diambil berdasarkan pertemuan 14 Mei 2017 di Ciseeng Bogor Jawa Barat, serta pertemuan di Rumah Kedaulatan Rakyat, Setiabudi Jakarta pada Kamis 1 Juni 2017.

"Kami sepakat membuat sekretariat bersama. Sekretariat ini untuk menghimpun bukan hanya GNPF-MUI, Alumni 212 dan MRI tapi seluruh komponen yang menginginkan Sidang Istimewa MPR," kata Yudi usai pertemuan di Rumah Kedaulatan Rakyat.

Yudi mengatakan alasan utama mereka ingin melengserkan Jokowi adalah karena mereka menganggap Jokowi ingin 'menjual' Indonesia ke Tiongkok serta karena tindakan kriminalisasi ulama.

"Ada kejahatan manusia terberat yang dilakukan oleh Jokowi beserta jaringan kekuasaannya yang dibantu konglomerat untuk memberikan Indonesia kepada Negara Cina RRC. Setelah itu terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis," tambahnya.


Rencana penggulingan Joko Widodo itu mendapat dukungan dari aktivis Sri Bintang Pamungkas, yang sempat tersandung makar pada Desember lalu.

Sri Bintang mengatakan akan melengserkan Presiden Joko Widodo secara konstitusional. Aliansi ini akan mendorong pelaksanaan Sidang Istimewa MPR sebelum Pemilu Presiden 2019.

"Saya akan menjatuhkan rezim seperti menjatuhkan Soekarno dan Soeharto," kata Sri Bintang.

Pertemuan Aliansi itu digelar di Rumah Kedaulatan Rakyat, Setiabudi Jakarta, diikuti lebih dari 20 orang, termasuk Sekjen Presidium Alumni 212 Hasri Harahap.

Rumah Kedaulatan Rakyat merupakan lokasi Pusat Dokumentasi Politik Guntur 49 yang berlokasi di Jl Guntur 49, Kelurahan Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta.

Rumah ini sebelumnya juga digeledah Polda Metro Jaya Desember 2016 lalu, terkait rencana makar Sri Bintang Pamungkas menjelang aksi 212 lalu.

Di rumah ini pula, pada November 2016 lalu sempat diadakan konsolidasi pergerakan oleh Front Revolusi 2016 yang memutuskan bergabungnya kelompok ini dengan Aksi Bela Islam III 212, pada 2 Desember 2016.
 


Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

PPATK Telusuri Rekening First Travel

  • Buruh PT Nyonya Meneer Ajukan Tagihan Rp98 Miliar
  • Pesawat Pengangkut Haji Arab Saudi Belum Boleh Mendarat di Qatar

Impor barang dari luar negeri selalu diawasi dan memiliki ketentuan, jangan sampai Anda menjadi orang yang tidak tahu ketentuan yang dimiliki Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta