Selain PT Pertiwi Lestari, KLHK Selidiki Perusahaan Lain Pengelola Lahan Hutan Telukjambe

"Selain PT Pertiwi Lestari, diduga ada perusahaan lain yang mengusai kawasan hutan itu. Dan itu harus kami selidiki lebih lanjut," kata Rasio Ridho kepada KBR, Minggu (7/5/2017).

Senin, 08 Mei 2017 13:47 WIB

Ilustrasi. Lokasi Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. (Foto: Google Maps)


KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengirimkan surat kepada sejumlah perusahaan yang diduga mengelola kawasan hutan di Telukjambe, Karawang, Jawa Barat.

Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian LHK, Rasio Ridho Sani mengatakan surat itu dikirim akhir April lalu. Surat itu berisi permintaan penjelasan mengenai penggunaan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan itu.

Rasio memperkirakan ada tiga atau empat perusahaan, termasuk PT Pertiwi Lestari yang diduga mengelola kawasan hutan di Telukjambe.

Setelah surat itu ditanggapi perusahaan, kata Rasio Ridho, maka Kementerian LHK akan memeriksa kondisi lapangan dan menggelar pertemuan tatap muka dengan perusahaan itu.

Tindakan-tindakan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) itu, kata Rasio, diperlukan untuk menentukan langkah hukum yang akan ditemuk Kementerian Lingkungan Hidup.

"Selain PT Pertiwi Lestari, diduga ada perusahaan lain yang mengusai kawasan hutan itu. Dan itu harus kami selidiki lebih lanjut," kata Rasio Ridho kepada KBR, Minggu (7/5/2017).

Kementerian Lingkungan Hidup, kata Rasio, belum mengetahui secara pasti berapa luas lahan hutan di kawasan Telukjambe, Karawang yang dikelola secara tidak sah oleh perusahaan-perusahaan selain PT Pertiwi Lestari.

"Yang sudah diketahui baru PT Pertiwi Lestari, seluas 370 hektar. Kami akan cek yang lainnya," tambah Rasio.

Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB) sebelumnya menyebut kawasan hutan di Telukjambe merupakan perkebunan teh CV Tegalwaru London. Setelah perusahaan milik pemerintah Belanda itu bangkrut, lahan diserahkan ke negara dan diolah masyarakat sejak tahun 1963. Luas wilayah lahan yang menjadi sengketa berkisar 7.900 hektar.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Karawang Samsuri mengatakan lahan di Telukjambe, mayoritas berstatus hak milik perorangan dan kawasan industri. Tanah negara, kata Samsuri hanyalah milik perhutani yang lahannya mencapai 17 ribuan hektar lebih.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.