Kuasa Hukum Beberkan Argumen Memori Banding Ahok

Pengacara Ahok lainnya, I Wayan Sudarta mengatakan dalam berkas memori banding itu terdapat 22 poin terkait penahanan terhadap Ahok.

Selasa, 16 Mei 2017 18:34 WIB

Warga menggelar aksi seribu lilin untuk Ahok di Kota Jayapura, Papua, Jumat (12/5/2017). (Foto: ANTARA)


KBR, Jakarta - Tim kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai mendiskusikan materi memori banding dengan Ahok di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Salah satu kuasa hukum Ahok, Teguh Samudra mengatakan memori banding akan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi dalam waktu dekat.

"Kami sudah siapkan contoh memori banding. Gagasan dan ide dari teman-teman sudah disiapkan dan didiskusikan dengan Pak Ahok. Jadi setelah nanti ada pemberitahuan untuk inzage atau pemeriksaan memori banding, kami punya waktu tujuh hari untuk kesiapan administrasi. Jika semua sudah lengkap, maka memori banding kami masukkan," kata Teguh Samudra sambil menunjukkan bundel memori banding kepada wartawan, Selasa (16/5/2017).

Pengacara Ahok lainnya, I Wayan Sudarta mengatakan dalam berkas memori banding itu terdapat 22 poin terkait penahanan terhadap Ahok.

Diantaranya, kata Wayan, pada berkas putusan hakim halaman 615 tidak menjelaskan alasan sehingga Ahok harus ditahan. Sedangkan, penahanan hanya dilakukan jika ada alasan yang mengkhawatirkan

"Betul majelis mengutip beberapa pasal seperti pasal 193, 21, 197. Tapi semua kutipan itu tidak dikaitkan dengan posisi majelis yang memutuskan. Harus ada alasan yang dikemukakan. Ini tidak muncul, tidak ada. Maka hakim terlihat terburu-buru dan tidak melihat pasal 20 ayat 3 tentang penahanan," ujar Wayan.

Wayan menyebutkan dalam penahanan itu terdapat unsur pelanggaran hak asasi manusia. Seharusnya hakim tidak lagi berhak menjebloskan Ahok ke penjara setelah ada pernyataan banding dari terpidana.

"Seharusnya setelah ada pernyataan banding tidak ada putusan penahanan. Tapi nyatanya sekitar pukul 20.00 WIB, Pak Ahok dijebloskan ke rutan Cipinang," kata Wayan.

Baca juga:



Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Mari dukung penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, dengan BPJS, dengan gotong royong semua tertolong.