Jelang Ramadan, Polri Bentuk Satgas Cegah Harga Pangan Melambung

"Masih ada satu bulan, terjadi kenaikan tapi diam saja, saya ganti Dirkrimsusnya yang lebih keras lagi, kita tidak main-main kami akan lihat terus,"

Rabu, 03 Mei 2017 14:09 WIB

Kapolri Tito Karnavian (tengah), Mentan Amran Sulaiman (kedua kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri), Dirut Bulog Djarot Kusumayakti (kiri) dan Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf (kanan) saling bert


KBR, Jakarta- Kepolisian Indonesia bersama beberapa lembaga dan kementerian terkait membentuk satuan tugas (Satgas) pangan untuk menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri. Kepala Kepolisian Indonesia, Tito Karnavian mengatakan, Satgas ini nanti bakal mengawasi langsung praktik kartel yang kerap membuat sejumlah harga pangan melonjak terutama memasuki bulan puasa dan Idul Fitri.

Dia menegaskan kepada jajarannya untuk menindak tegas pelaku praktik kartel.

"Perintah presiden dalam Ratas, menjelang ramadan dan lebaran mendatang beliau menginginkan ada stabilitas harga sembako jangan beratkan rakyat, ini petunjuk beliau. Kami sepakat koordinasi. Intinya mudah-mudahan suplai aman. Masalahnya rantai distribusi. Ada spekulan, kartel, penimbun ini kita tangani bersama," ujar Tito kepada wartawan di Kantor Mabes Polri, Jakarta, Rabu (03/05).

Kata dia, Satgas yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Bulog ini akan dipimpin langsung oleh Kadiv Humas Mabes Polri, Setyo Wasisto. Sedangkan di  daerah akan dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda.

Kata Tito, Satgas ini akan melakukan evaluasi   setiap dua minggu sekali.

"Di tingkat Polda juga bentuk Satgas pangan dipimpin  Dirkrimsus. Ini sama juga, akan bekerjasama dengan dinas perdagangan, pertanian dan lain-lain. Mereka akan melakukan langkah preventif sampai penegakan hukum, nanti akan evaluasi setiap 2 minggu," ucapnya.

Dia menambahkan, Satgas Pangan nantinya harus membeberkan ke publik setiap temuan kasus terkait distribusi pangan.  Menurut dia, hal Ini sangat penting untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang berencana melakukan tindak pidana serupa.

"Nanti saya lihat di daerah ada kenaikan harga kemudian tidak ada penindakan saya akan tindak Dirkrimsus dalam waktu satu bulan. Ini masih ada satu bulan, terjadi kenaikan tapi diam saja, saya ganti Dirkrimsusnya yang lebih keras lagi, kita tidak main-main kami akan lihat terus," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Indonesia Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, dan Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf. Dalam pertemuan ini, dilakukan juga konferensi jarak jauh melalui video dengan satuan kepolisian di wilayah. Mereka membahas soal upaya menstabilkan harga jelang bulan puasa dan lebaran.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.