Hakim Praperadilan Minta Eks Wapres Jadi Tersangka, Ini Tanggapan Wakil Ketua KPK

"Bagi saya aneh juga itu. Jarang ada seperti itu. Bagi saya bukan ahli hukum, tapi (putusan ini) tidak jelas, berbeda dari biasanya. Kita harus menghormati hukum, tapi hukum juga harus jelas."

Kamis, 12 Apr 2018 13:34 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: BNPT.go.id)

KBR, Jakarta-  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menyatakan,  masih berupaya menuntaskan kasus skandal bailout Bank Century.   Dia menegaskan, upaya tersebut telah dilakukan sebelum putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saut mengatakan, KPK telah mengelompokkan peran 10 nama dalam perkara korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century. Namun untuk kelanjutan penanganan perkara itu masih dibahas di tingkat pemimpin.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Pengadilan kemarin, mereka bertitik tolak dari putusannya Budi Mulya. Dalam putusan Budi Mulya menyebut 10 nama. Nah sebenarnya buat KPK sendiri diminta tidak diminta, bahkan April tahun kemarin jaksa penuntut kami sudah kesepuluh orang ini perannya seperti apa. Jadi bagaimana kelanjutannya nanti akan bahas  di tingkat pimpinan," kata Saut di Gedung KPK, Rabu malam (11/04/18).

Saut mengatakan, KPK akan mempelajari dahulu putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 09 April 2018 lalu. Selama memiliki alat bukti yang cukup, Ia memastikan KPK akan mengungkap Kasus Century lebih lanjut.

"Nanti kita pelajari, kan kami tidak boleh ngomong di luar penyelidikan," ujarnya.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam perkara korupsi Bank Century. Hakim memerintahkan KPK selaku termohon menetapkan bekas Gubernur Bank Indonesia, Boediono beserta pihak lainnya sebagai tersangka. 
 

Putusan itu  mengundang komentar Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski belum membaca detail putusan, Kalla menyebut perintah hakim yang meminta KPK untuk menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka itu sebagai putusan yang aneh.

Kata JK   putusan semacam ini jarang terjadi.

"Bagi saya aneh juga itu. Jarang ada seperti itu. Biasanya, praperadilan itu ada perkara yang sedang berlangsung, kemudian dipraperadilankan. Kok perkara sudah, katakanlah putus, kok diperkarakan, bagaimana?" Tanya JK balik ketika dimintai tanggapan di kantornya, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

"Bagi saya bukan ahli hukum, tapi (putusan ini) tidak jelas, berbeda dari biasanya," imbuhnya.

Namun begitu Kalla menyatakan tetap menghormati setiap keputusan pengadilan dan meminta masyarakat bersikap serupa. Sembari, meminta publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Kita harus menghormati hukum, tapi hukum juga harus jelas, kenapa terjadi putusan demikian."

Pada 2010-2013 KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan korupsi pemberian dana talangan kepada Bank Century melalui Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Dalam kasus ini, pada 2014 silam hakim pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Budi Mulya dengan hukuman 10 tahun penjara.

Baca juga:

Namun lantas April 2015, jaksa KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Saat itu, sidang dengan Ketua Majelis Hakim Artidjo Alkostar serta anggota Muhammad Askin dan MS. Lumme memutuskan memperberat hukuman Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara. 

Dalam berkas dakwaan Budi Mulya yang juga dilampirkan sebagai salah satu bukti permohonan praperadilan ini, nama lain seperti Boediono, Miranda Swaray Goeltom, Siti Chalimah Fadjriah, Budi Rochadi, Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono, Ardhayadi Mitroatmodjo, Raden Pardede disebut telah melakukan atau turut serta melakukan. Beberapa di antaranya seperti Siti Fajriyah dan Budi Rochadi sudah meninggal.

Saat perkara ini terjadi, Budi Mulya menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sementara Boediono kala itu sebagai Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Hadad sebagai Deputi Gubernur BI dan, Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSKK).

Pertimbangan Hakim Praperadilan

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar dalam putusan 9 April 2018 mengabulkan praperadilan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang diwakili Boyamin, Komaryono dan Rizky Dwi Cahyo terkait penghentian penyidikan kasus korupsi Bank Century. Catatan dalam amar putusan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya.

Terdapat sejumlah alasan yang mendasari MAKI mengajukan gugatan pada Maret 2018. Di antaranya penanganan perkara korupsi Bank Century yang dianggap berlarut-larut dan belum adanya penetapan tersangka baru. MAKI menilai tindakan itu sebagai penghentian penyidikan korupsi Bank Century, mengingat kasus eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya telah inkraht atau berkekuatan hukum tetap sejak 2015. Maka mestinya, masih menurut MAKI, siapapun pejabat lain dari Bank Indonesia termasuk Boediono, Muliaman Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan yang menyetujui penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik harus dinyatakan sebagai tersangka dan diproses di Pengadilan Tipikor.

Pun dengan Zaenal Abidin, Pahla Santoso dan Heru Kristiyana yang diduga terlibat dalam proses penyimpangan dalam pengawasan Bank Century sehingga menimbulkan persetujuan pengucuran FPJP yang merugikan negara.

Baca juga:

Menanggapi dalil dalam gugatan itu, KPK melalui kuasa hukumnya pada 2 April 2018 menjawab dengan menyatakan bahwa permohonan praperadilan telah memasuki materi perkara. KPK juga menyatakan tidak pernah menghentikan penyidikan atas perkara dugaan korupsi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) untuk Bank Century. Terlebih, Undang-undang KPK pasal 40 mengatur bahwa lembaga antirasuah itu tak berwenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Putusan MA yang berkekuatan hukum tetap tidak serta merta dapat dilanjutkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak secara otomatis," tulis tanggapan KPK dalam berkas putusan praperadilan yang dirilis melalui laman resmi direktori putusan pengadilan.

"Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perlu dilakukan pendalaman dan analisa lebih lanjut. Dan sampai saat ini, termohon (KPK) masih mengumpulkan bahan dan keterangan untuk mendalami dan menganalisa perkara Bank Century," lanjut tanggapan KPK tersebut.

Namun Hakim Tunggal Effendi Mukhtar menilai, permohonan praperadilan tersebut belum memasuki materi perkara. Dalam pertimbangannya Effendi berpendapat, sesuai KUHAP dan Perma Nomor 4 tahun 2016, hakim praperadilan tidak memasuki perkara dengan menentukan bersalah atau tidaknya para terdakwa. Tetapi lanjutnya, hanya akan menguji dakwaan yang disusun KPK dengan mengikutsertakan beberapa nama orang yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya berdasar teori hukum.

"Apakah harus diperlakukan sama dengan terdakwa lain yang sudah diputus hakim dan dinyatakan bersalah serta berkekuatan hukum tetap, atau pencantuman nama-nama lainnya itu hanya suatu formalitas belaka dan tidak punya arti apa-apa sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan," bunyi petikan dalam poin pertimbangan hukum.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Effendi juga menyinggung soal kepastian status orang-orang yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya. Kalaupun KPK tak berwenang mengeluarkan SP3 menurutnya, harus ada penjelasan secara hukum.

"Apakah (nama-nama) itu akan diteruskan atau dikeluarkan dari dakwaan tersebut."

Selain memerintahkan untuk melanjutkan proses hukum, amar putusan hakim Effendi juga memberikan pilihan kepada KPK untuk melimpahkan kasus ini ke kepolisian dan atau kejaksaan. Berkaitan dengan kelanjutan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. 

"Daripada KPK digugat praperadilan berkali-kali dan selalu menjawab dengan jawaban yang sama bahwa KPK masih mendalami dan mengumpulkan bukti karena tak bisa menerbitkan SP3 yang waktunya tak jelas, dan sampai saat ini sudah tiga tahun sejak perkara Budi Mulya berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi petikan pertimbangan hakim.

"Maka lebih terhormat dan elegan bila KPK melimpahkan perkara tersebut ke penuntut umum atau kepolisian sesuai ayat 5, kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan ke KPK," lanjut petikan Hakim Effendi.

Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Effendi?

Terkait putusan praperadilan kasus korupsi Bank Century tersebut, Komisi Yudisial tengah memeriksa ada tidaknya dugaan pelanggaran etik oleh hakim. Kini kata juru bicara KY Farid Wajdi, proses masih dalam tahap persiapan registrasi pelaporan. Kalaupun nantinya tak ada pengaduan dari masyarakat atau pihak lain, menurutnya jika memang ditemukan indikasi pelanggaran etik maka KY tetap bisa menindaklanjuti.

"Jadi nanti berangkatnya dari informasi, bukan dari pelaporan. Itu juga bisa."

Farid menuturkan, KY akan memprioritakan pengkajian putusan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Effendi Mukhtar tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

"Ini kan sekarang masih proses kajian terhadap putusan, apakah dalam proses pembuatan putusan itu ada atau tidak dugaan pelanggaran etik. Sebelum diregistrasi kan kami lihat apakah ada bukti yang mendukung, lalu saksi bagaimana," terang Farid saat dihubungi KBR, Rabu (11/4/2018).

Proses penanganan sidang etik ini menurut Farid, paling lambat memakan waktu 60 hari kerja sejak laporan diregistrasi oleh KY. Setelah terdaftar, sidang panel hakim akan memutuskan kelayakan laporan untuk ditindaklanjuti. Termasuk, kemungkinan memeriksa hakim yang bersangkutan.

"Bisa dipanggil atau didatangi. Tapi tahapan memanggil hakim masih panjang. Tapi kalau ada dugaan pelanggaran kode etik, tentu akan sampai memanggil hakim. Sebelumnya mengumpulkan bukti dulu, lalu pemeriksaan saksi."

Baca juga:

Namun begitu, Farid menekankan, pembuktian dugaan pelanggaran etik sangat bergantung pada kemauan para saksi dan dukungan bukti. Sebab kata dia, dalam proses ini tidak ada upaya hukum paksa.

Ia mengatakan, dalam perkara ini, KY tak berwenang menilai salah atau benarnya substansi putusan Hakim Tunggal Effendi Mukhtar. Farid menambahkan, ranah putusan lembaganya hanya berkaitan dengan kode etik hakim.

"Yang kami lakukan pendekatan etika. Misalnya, apakah dalam pengambilan keputusan hakim tidak dalam posisi netral. Atau, kalau kemudian misalnya bertemu pihak-pihak yang ada dalam proses persidangan kecuali dalam sidang."

Farid melanjutkan, KY berharap agar para hakim tidak hanya menegakkan independensi melainkan juga memastikan akuntabilitas dalam mengemban tugas. Sehingga putusan yang dibuat hakim betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.

"Setiap putusan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, institusi, publik dan Tuhan Yang Maha Kuasa."



Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.