Sengketa Informasi Kajian Reklamasi Bikin Bingung, Majelis KIP Usul Langsung Putusan

"Kalau memang tidak ada progres, saya sarankan kepada majelis, kita sudah sidang tiga kali, dan nampaknya dipaksa apapun ya kayaknya nggak ada," kata Anggota Majelis Komisioner KIP Dyah Aryani.

Senin, 03 Apr 2017 22:21 WIB

Suasana sidang sengketa informasi kajian reklamasi teluk Jakarta di KIP. (Foto: komisiinformasi.go.id/Domain Publik)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta - Berlarut-larutnya sidang gugatan sengketa informasi kajian reklamasi Teluk Jakarta membuat kesal hakim di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Anggota Majelis Komisioner KIP Dyah Aryani mengusulkan agar sidang dihentikan dan pekan depan langsung pengambilan keputusan.

"Ujungnya kita harus mengambil keputusan. Dan sampai saat ini saya pribadi masih bingung kita mau putusannya apa. Kalau memang tidak ada progres, saya sarankan kepada majelis, kita sudah sidang tiga kali, dan nampaknya dipaksa apapun ya kayaknya nggak ada," kata Dyah di ruang sidang KIP, Senin (3/4/2017).

Baca juga:


Dyah mengatakan, sidang berjalan sangat lambat, dan tak kunjung membuatnya yakin saat memutuskan. Meski sudah memasuki sidang ketiga, tak banyak fakta yang dihadirkan pemohon Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan termohon Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

"Daripada buang waktu, kita putuskan saja apa adanya, yang terbuka sudah sidang tiga kali. Faktanya inilah. Saya usul sidang berikutnya langsung pembacaan putusan saja," kata Dyah.

Dyah mengatakan, baik Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta maupun Kemenko Kemaritiman tak bisa memberikan fakta yang jernih soal kajian reklamasi Teluk Jakarta. Kepada Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, menurut Dyah, tak bisa menjelaskan secara meyakinkan soal rekomendasi reklarasi yang dibuat tanpa kajian komprehensif. Sedangkan kepada Kemenko Kemaritiman, Dyah mengeluhkan keberadaan kajian dan fakta pendukungnya yang tidak jelas.

Dyah memperkirakan, sidang-sidang berikutnya juga tak akan banyak kemajuan. Ia yakin tak akan ada fakta baru yang terungkap, apabila sidang dilanjutkan. Karena itu, dia menyarankan agar sidang dihentikan, sedangkan sidang pekan depan langsung beragendakan pembacaan putusan.

Rencananya, sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin pekan depan.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Konflik agraria dari tahun ke tahun terus naik. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 600an konflik agraria sepanjang tahun lalu, meningkat 50 persen dibandingkan 2016.