BERITA

Sengketa Informasi Kajian Reklamasi Bikin Bingung, Majelis KIP Usul Langsung Putusan

""Kalau memang tidak ada progres, saya sarankan kepada majelis, kita sudah sidang tiga kali, dan nampaknya dipaksa apapun ya kayaknya nggak ada," kata Anggota Majelis Komisioner KIP Dyah Aryani."

Dian Kurniati

Sengketa Informasi Kajian Reklamasi Bikin Bingung, Majelis KIP Usul Langsung Putusan
Suasana sidang sengketa informasi kajian reklamasi teluk Jakarta di KIP. (Foto: komisiinformasi.go.id/Domain Publik)


KBR, Jakarta - Berlarut-larutnya sidang gugatan sengketa informasi kajian reklamasi Teluk Jakarta membuat kesal hakim di Komisi Informasi Pusat (KIP).

Anggota Majelis Komisioner KIP Dyah Aryani mengusulkan agar sidang dihentikan dan pekan depan langsung pengambilan keputusan.


"Ujungnya kita harus mengambil keputusan. Dan sampai saat ini saya pribadi masih bingung kita mau putusannya apa. Kalau memang tidak ada progres, saya sarankan kepada majelis, kita sudah sidang tiga kali, dan nampaknya dipaksa apapun ya kayaknya nggak ada," kata Dyah di ruang sidang KIP, Senin (3/4/2017).


Baca juga:


Dyah mengatakan, sidang berjalan sangat lambat, dan tak kunjung membuatnya yakin saat memutuskan. Meski sudah memasuki sidang ketiga, tak banyak fakta yang dihadirkan pemohon Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan termohon Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.


"Daripada buang waktu, kita putuskan saja apa adanya, yang terbuka sudah sidang tiga kali. Faktanya inilah. Saya usul sidang berikutnya langsung pembacaan putusan saja," kata Dyah.


Dyah mengatakan, baik Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta maupun Kemenko Kemaritiman tak bisa memberikan fakta yang jernih soal kajian reklamasi Teluk Jakarta. Kepada Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, menurut Dyah, tak bisa menjelaskan secara meyakinkan soal rekomendasi reklarasi yang dibuat tanpa kajian komprehensif. Sedangkan kepada Kemenko Kemaritiman, Dyah mengeluhkan keberadaan kajian dan fakta pendukungnya yang tidak jelas.


Dyah memperkirakan, sidang-sidang berikutnya juga tak akan banyak kemajuan. Ia yakin tak akan ada fakta baru yang terungkap, apabila sidang dilanjutkan. Karena itu, dia menyarankan agar sidang dihentikan, sedangkan sidang pekan depan langsung beragendakan pembacaan putusan.


Rencananya, sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin pekan depan.


Editor: Agus Luqman 

  • Sengketa Informasi
  • reklamasi teluk jakarta
  • kip
  • Komisi Informasi Pusat (KIP)

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

  • khanza tavia7 years ago

    saya yakin pak menko itu bukannya tak mau memberikan hasil kajian amdal reklamasi tapi karna belum waktunya di publikasikan ke masyarakat. karna kan saat ini jelang putaran ke2 Pilkada DKI, jadi wajar jika ada saja pihak mempolitisasi isu reklamasi sbagai bahan utk menjelek2 kan pemerintahan saat ini.

  • Mahendra7 years ago

    mengetahui amdal itu bukan persoalan urgens, tapi yang urgens dan sangat penting saat ini adalah mendorong kinerja pemerintah utk melanjutkan proyek reklamasi jika Jakarta tak ingin tenggelam di 20 tahun kedepan.

  • Devitasi7 years ago

    mungkin bukan menyembunyikan tapi memang blm waktunya di publikasikan hasil kajian tim komite gabungan moratorium reklamasi teluk jakarta yg memang bertugas mengkaji ulang amdal reklamasi pulau yg harus diintegrasikan dgn program penataan serta pengembangan kawasan pesisir pantai utara Jakarta atau yg biasa disebut NCICD yakni pembangunan tanggul laut raksasa giant sea wall. Jadi kita tunggu saja pak menko Luhut mempublikasi hasil kajian tim komite gabungan reklamasi teluk jakarta. karna sebenary pemerintah pun sangat memahami secara UU kalo hasil kajian itu perlu di sosialisasikan ke masyarakat luas agar masyarakat khususnya nelayan mengerti bahwa pelaksanaan reklamasi pulau yg terintegrasi dgn pembangunan tanggul laut raksasa itu adalah sebuah jawaban solusi atas kebutuhan jakarta dlm menyelesaikan persoalan banjir rob di wilayah utara ibukota akibat penurunan muka tanah yg disebabkan penyedotan berlebihan air tanah serta akibat betonisasi sejumlah wilayah utara jakarta.

  • Angga7 years ago

    wah ini si parah memfitnahnya, pak Luhut itu orang jujur dan bijaksana. kami warga jakarta percaya pak Luhut itu mampu menyelesaikan polemik reklamasi teluk jakarta, dan kami juga percaya kpd pemerintah kalo proyek reklamasi itu utk kepentingan masyarakat kedepan yg lbh baik dan sejahtera

  • Dhea Ananda Putri7 years ago

    tak usah dipersoalkan pak Luhut hal ini, abaikan saja mereka itu semua, karna mereka itu sedang mencari gonimah dari para pengembang reklamasi agar mereka dpt suap kaya sanusi, yakni dgn cara menakuti2 para pengembang dgn gugatan yg mereka ajukan ke pengedalian. padahal kan sebelum pengembang memperoleh izin pelaksanaan reklamasi pulau dari Pemprov DKI itu sdh menyerahkan hasil kajian amdal reklamasi yg dilakukan secara independen oleh para ahli dan pakar yg dibentuk pemerintah sendiri. jadi tak mungkin lah pengembang mengerjakan proyek reklamasi tanpa izin amdal yg dipersyaratkan dlm izin prinsip reklamasi sebelum para pengembang itu mendapat izin pelaksanaan dari pemerintah. Jadi terlalu mengada-ada dan dibuat-buat gugatan yg dilakukan oleh teman2 aktivis LSM yg tergabung dlm koalisi selamatkan teluk jakarta itu. gerakan mereka kini sdh tercium bau busuknya.