Penelitian: Pelayanan Kesehatan di Papua Tanpa Pengawasan

Penanganan kasus virus pertusis di Distrik Mbua yang dinilai lambat. Dalam kurun waktu Oktober 2015 hingga Januari 2016, menurut data yang dihimpun tim peneliti, 54 orang meninggal akibat virus ini.

Selasa, 11 Apr 2017 23:02 WIB

Ilustrasi memperlihatkan sejumlah anak di Kabupaten Nduga, Papua. (Foto: kemkes.go.id/Publik Domain)


KBR, Jakarta - Lembaga penelitian Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC-FM) mencatat buruknya pelayanan kesehatan di tanah Papua.

Dalam laporan fakta hak asasi manusia di Papua sepanjang 2016, SKPKC-FM menyebut upaya pemerintah memperbaiki pelayanan kesehatan di Papua masih berjalan tanpa pengawasan.

Anggota tim peneliti SKPKCFM, Basil Triharyanto mengatakan temuan di lapangan menunjukkan masalah klasik, yaitu kurangnya tenaga medis dan buruknya fasilitas pelayanan kesehatan.

"Itu Puskesmas ada tenaga baru belum? Bisa obat-obatan lengkap tidak? Itu saja tidak dilakukan," kata Basil.

Basil mencontohkan penanganan kasus virus pertusis di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, yang dinilai lambat. Dalam kurun waktu Oktober 2015 hingga Januari 2016, menurut data yang dihimpun tim peneliti, 54 orang meninggal akibat virus ini.

Kejadian itu sudah dinyatakan sebagai Kondisi Luar Biasa (KLB) oleh Kementerian Kesehatan. Pasca penetapan, tim melaksanakan pelayanan medis kepada anak-anak di Distrik Mbua. Namun, kata Basil, hasil pengecekan di lapangan sepanjang 2016, pelayanan itu tidak berlanjut.

Basil Triharyanto mengatakan Puskesmas di daerah juga tidak memiliki tenaga medis dan obat-obatan yang cukup. Bahkan, kata Basil, hingga tahun 2017 masih ada anak-anak yang meninggal karena sakit dengan gejala serupa.

"Informasi dari Dainius Puras, Pelapor khusus untuk hak kesehatan dari PBB yang sedang disana, minggu kemarin tiga anak meninggal. Gejalanya sama, akibat virus pertusis," kata Basil.

Selain itu, masalah HIV Aids juga menyisakan pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, menurut Basil, juga gagal menghambat HIV-AIDS.

Pada 30 Juni 2016, berdasarkan data Dinas Kesehatan provinsi Papua, ada 25.349 kasus HIV AIDS di Papua. Jumlah itu menyebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Angka itu meningkat menjadi 26.973 dalam kurun waktu enam bulan.

"Untuk mengakses obat-obatan saja bagi mereka sulit," kata Basil.

Basil meminta pemerintah pusat melakukan pengawasan secara rutin terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan para tenaga medisnya. Menurutnya, perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di Papua masih memerlukan pendampingan intensif dari pemerintah pusat.

SKPKC-FM merupakan unit karya pastoral Kustodi Fransiskus Duta Damai Papua, di bawah naungan Persaudaraan Fransiskan (Ordo Fratrum Minorum/OFM) Papua.

Baca: Penelitian OFM: Pemerintah Salah Arah Selesaikan Masalah Papua   

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan

  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah
  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Moratorium Reklamasi, Menteri Siti : Pulau C dan D Kurang Satu Syarat, Pulau G Dua Syarat

  • Adik Bos First Travel Ikut Jadi Tersangka
  • Penembakan Deiyai, Tujuh Anggota Brimob dan Kapolsek Akan Jalani Sidang Etik Pekan Depan
  • Tuntut Pembatalan Perppu Ormas, Ratusan Orang Demo DPRD Sumut

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR