KLHS Kendeng, Anggota Tim: Pokoknya Tidak Boleh Menambang

"Di dalam area Watuputih, tapi di pinggir, tidak di tengah-tengah, tapi ya kena juga. Pokoknya tidak boleh kegiatan menambang,"

Jumat, 14 Apr 2017 13:15 WIB

Ilustrasi: Peta kawasan Kendeng (Sumber: KSP)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Anggota tim penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rembang Budi Bramantyo menegaskan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) seharusnya tidak boleh melakukan aktivitas penambangan di cekungan air tanah (CAT) Watuputih. Kata dia, hal itu merupakan rekomendasi dari tim KLHS Rembang. Menurutnya, terdapat sekitar 17 perusahaan pemegang IUP di area tersebut, selain PT Semen Indonesia.

"Itu perusahaannya ada yang 1 punya beberapa IUP, jadi kalau dilihat dari sisi perusahaannya hanya 17. Di dalam area Watuputih, tapi di pinggir, tidak di tengah-tengah, tapi ya kena juga. Pokoknya tidak boleh kegiatan menambang, tapi IUP-nya tetap berjalan, sampai batas waktu izin IUP itu berakhir," kata Budi Bramantyo kepada KBR, Kamis (14/4/2017).

Budi menambahkan, tim KLHS juga merekomendasikan agar area Watuputih dikaji lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai kawasan bentang alam karst (KBAK). Kesimpulan KLHS tahap pertama menyatakan bahwa CAT Watuputih merupakan kawasan imbuhan air yang masuk kawasan lindung.

"Dengan CAT saja pun, itu menjadi kawasan imbuhan air, berarti sudah langsung kena sebagai kawasan lindung, sebenarnya. tapi akan lebih kuat kalau kemudian statusnya menjadi KBAK,"

Menurutnya, di rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Rembang, sebenarnya juga telah menyatakan CAT Watuputih merupakan kawasan lindung.

"Tapi dalam petanya tidak konsisten, jadi dalam petanya itu yang tengah-tengahnya itu jadi area peruntukan lain, salah satunya adalah tambang," ujar Budi.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

  • Wiranto Ajak 5 Negara Keroyok ISIS di Marawi
  • Jokowi: Dulu Ikut Presidential Threshold 20 Persen, Sekarang Kok Beda...
  • Ari Dono Sukmanto soal Penanganan Beras Oplosan PT IBU
  • Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI
  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Gugat Pemprov DKI soal Keterbukaan Informasi Reklamasi

  • Pengamat: Ada Barter Antara Perppu dengan Tambahan Fasilitas DPR
  • Polisi Temukan Selebaran ISIS Bernada Ancaman
  • LN: 2 Negara Capai Kesepakatan Baru soal Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam Perbincangan Ruang Publik KBR kali ini, kita akan punya 5 topik utama, penasaran? ikuti perbincangan Ruang Publik KBR