Pemerintah Buru-buru Revisi KUHP, Aktivis Somasi Presiden Jokowi

Koalisi masyarakat sipil menyatakan presiden belum pernah menetapkan terjemahan resmi KUHP yang masih berbahasa Belanda.

Minggu, 11 Mar 2018 13:38 WIB

Foto: KBR

KBR, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat mensomasi Presiden Joko Widodo karena terburu-buru merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Somasi itu dilayangkan oleh Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI), serta LBH Masyarakat.

Peneliti senior ICJR Anggara Suwahju beralasan KUHP yang berlaku saat ini masih memiliki beberapa masalah. Salah satunya, belum ada terjemahan resmi sehingga ketentuan pidana di KUHP jadi multitafsir.

"Tolong segera tetapkan terjemahan resmi. Enggak perlu debat panjang-panjang, terserah presiden mau tetapkan terjemahan resmi yang mana. Yang penting tetapkan dulu. Karena kalau sidang di MK juga ditanya, Anda pakai terjemahan yang mana? Banyak kekeliruan penerjemahan. Ancaman pidana juga ada yang berbeda antara terjemahan yang satu dengan terjemahan lain," ujar Anggara di kantor YLBHI, Minggu(11/3).

Dia mengambil contoh pasal makar yang selama ini dinilai kerap multitafsir. Pasal itu justru kerap memberangus kebebasan berekspresi, semisal demonstrasi yang dilakukan masyarakat Papua. 

Direktur YLBHI Asfinawati menyoroti dalam kasus Gafatar. Tiga pimpinan Gafatar divonis bersalah melakukan makar oleh pengadilan. Akan tetapi, pasal itu justru dihapuskan setelah mereka mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Para aktivis khawatir karena 70 persen isi rancangan KUHP diambil dari KUHP lama. Karena itu, mereka menuntut pemerintah mendahulukan penetapan terjemahan resmi untuk KUHP sebelum merevisi. 

Menurut Anggara, pihaknya menunggu sikap pemerintah hingga tujuh hari ke depan. Jika tak ada respon, mereka berencana meminta putusan provisi ke pengadilan agar menunda sementara pengesahan KUHP. 

Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang melaksanakan Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Program ini sudah dimulai sejak Desember 2016 hingga saat ini.