Sidang Ahok, Kuasa Hukum Ajukan Belasan Saksi Tambahan

"Semua ahli. Dan itu akan membantu hakim. Kami tidak keberatan sidang sampai jam 12 malam."

Selasa, 21 Mar 2017 15:01 WIB

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjalan untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Se


KBR, Jakarta- Tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama(Ahok) mengajukan 15 saksi ahli tambahan untuk dihadirkan ke persidangan. Salah satu kuasa hukum, I Wayan Sudiarta, mengatakan kelima belas orang itu merupakan saksi ahli di antaranya ahli hukum hingga gesture.

"Semua ahli. Dan itu akan membantu hakim. Kami tidak keberatan sidang sampai jam 12 malam. (Seminggu dua kali?) Kalau seminggu dua kali, kami tidak mampu karena mengumpulkan saksi-saksi ini tidak mudah," ujar Sudiarta, Selasa (21/3).

Meski begitu, belum ada kesepakatan antara kuasa hukum dan majelis hakim soal mekanisme persidangannya. Hakim menginginkan sidang tuntas dalam tempo 5 bulan sejak sidang pertama. Maka, hakim mengusulkan agar sidang dilaksanakan dua kali dalam seminggu.

Namun usulan tersebut ditolak oleh tim kuasa hukum. Mereka menginginkan diberi tambahan jadwal 3 sampai 4 kali persidangan untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut. Sudiarta beralasan akan sulit menghadirkan saksi jika sidang diadakan dua kali dalam seminggu.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.