Perusakan Cagar Budaya di Balikpapan, LBH Sikap Siapkan Gugatan Baru

"Tuntutan kami jelas cukup Pemerintah Kota Balikpapan mencabut SK nya sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum,”

Jumat, 31 Mar 2017 11:47 WIB

Hasil Sidak Komisi IV DPRD Kota Balikpapan ke cagar budaya di seputar Perumahan Pertamina (Jalan Dahor I, Dahor II, dan Dahor III), pada Senin (07/03/2016) .

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Balikpapan– LBH Studi Kebijakan Publik (Sikap) menyiapkan  gugatan baru terkait perusakan cagar budaya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemarin (Kamis, 30/03) Pengadilan Negeri Balikpapan menolak gugatan  perusakan itu. Dalam putusannya PN Balikpapan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Ketua LBH Sikap Ebin Marwi mengatakan, menghormati putusan itu dan sedang mempelajari untuk kemungkinan  melakukan upaya hukum lain yakni melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negeri (PTUN) Samarinda dalam waktu dekat.

Baca: Belasan Cagar Budaya Balikpapan Dibongkar

Menurut dia, tindakan Pemerintah Kota Balikpapan, Pertamina dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kaltim terkait pelepasan status belasan bangunan cagar budaya menyalahi aturan. Pelepasan   melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama  itu menyalahi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya.

Kata Ebin, harusnya Pemerintah Kota Balikpapan terlebih dulu mencabut atau merevisi Surat Keputusan (SK) Wali Kota Balikpapan  Nomor 188.45-316/2011 tertanggal 14 November 2011 tentang Penambahan Situs Benda-benda Cagar Budaya sebagai Obyek Bersejarah dan Obyek Wisata Balikpapan, sebelum melakukan MoU pelepasan status cagar budaya.

“Ya kami mempertimbangkan apakah kami melakukan gugatan baru lagi, kita mempelajari putusannya. Tuntutan kami jelas cukup Pemerintah Kota Balikpapan mencabut SK nya (penetapan status Cagar Budaya) sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum,” kata Ebin Marwi, Jumat (31/03).

Ebin Marwi siap berdialog dengan tergugat khususnya Pemerintah Kota Balikpapan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. DIa mendesak menggunakan prosedur  yang benar dalam memutuskan sebuah kebijakkan dan bukan melanggar undang-undang ataupun peraturan yang ada.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP

Direktorat Cyber Polri Dalami Tindak Pidana Pencurian Data Facebook

  • Perbaikan Jembatan Widang Tunggu Proses Evakuasi
  • 18 Ribu Pemilih di Banyuwangi Tidak Memenuhi Syarat
  • Milan Perlu Perbaiki Mental

Diabetes kerap menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia. Penyakit yang satu ini berkaitan erat dengan pola gaya hidup sehat, mulai dari makanan hingga aktivitas fisik.