Revisi KUHP, Ini Alasan Kontras Tolak Pasal Penghinaan Presiden

"Siapapun yang mengalami penghinaan, tentu bisa melaporkan ke yang berwajib, termasuk presiden."

Jumat, 09 Feb 2018 11:24 WIB

Pasal penghinaan presiden dalam RKHUP

KBR, Jakarta- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak pasal penghinaan pada presiden masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kepala Bidang Advokasi Kontras Putri Kanesia mengatakan, pasal penghinaan kepada presiden tak perlu dibuat spesifik dengan membedakannya dengan masyarakat umum.

Apalagi, kata putri, pasal tersebut diusulkan bukan berupa delik aduan, melainkan delik umum, yang berarti siapa saja bisa melaporkan sang penghina ke polisi.

"Berarti kalau misalnya kita tidak setuju dengan pasal penghinaan presiden, berarti presiden boleh serta-merta dihina? Tentunya tidak. Poinnya adalah siapapun yang mengalami penghinaan, tentu bisa melaporkan ke yang berwajib, termasuk presiden. Tetapi, dia bisa datang atas dirinya sendiri untuk melaporkan terkait kasus penghinaan saja. Jadi tidak perlu ada pasal spesifik ada pasal penghinaan pada presiden" Ujar Putri di kantornya, Kamis (08/02/2018).

Putri mengatakan, saat ini sudah ada pasal penghinaan yang bisa digunakan oleh  siapapun yang merasa terhina, melalui delik aduan. Sehingga, kata dia, presiden sebagai warga negara Indonesia juga bisa menggunakan pasal tersebut apabila mengalami penghinaan, tanpa perlu dibuatkan pasal secara khusus. 

Selain itu, menurut Putri, pasal penghinaan juga tak perlu dibuat menjadi delik umum. Alasannya, definisi kritik dan penghinaan masih sangat diperdebatkan, sehingga siapa saja bisa dengan mudah melaporkan orang lain karena menganggap menghina presiden.

Menurut Putri, presiden sebagai pejabat publik harus siap dikritik publik, karena sifat kerjanya yang juga mewakili masyarakat. Sehingga, kata dia, pernyataan publik mengenai kinerja presiden juga harus dilihat sebagai kritik, bukan penghinaan. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.