Vonis Palu Arit, Amnesty Internasional: Langgar Konstitusi

"Budi Pego ini di kriminalisasi juga karena atas kerja-kerja dia yang menolak pembangunan tambang,”

Rabu, 24 Jan 2018 11:31 WIB

Coretan mirip palu arit di spanduk penolakan tambang emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jatim. (Foto: KBR/Hermawan A.)

KBR, Banyuwangi- Amnesty Internasional Indonesia mengecam vonis 10 bulan penjara  yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Jawa Timur, terhadap aktivis lingkungan hidup Hari Budiawan. Pada  Selasa (23/1/2018), Hari divonis bersalah melanggar Undang –Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan  kejahatan terhadap keamanan negara. Dia dianggap menyebarkan  paham Komunisme, Marxisme dan Lenimisme.

Peneliti Senior Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat mengatakan, putusan 10 bulan penjara terhadap Hari Budiawan itu  merupakan bentuk  represi judisial terhadap hak  konstitusional warga untuk berpendapat.  Amnesti Internasional meminta otoritas judisial yang lebih  tinggi  segera membebaskan  Hari Budiawan  yang sedang memperjuangkan pelestarian  lingkungan hidup dan  hak masyarakat di sekitar Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu.

“Pantauan kami ini terakhir pasal-pasal yang digunakan untuk mempidanakan aktivis-aktivis dulu mereka yang tergabung di Partai Rakyat Demokratik. Itu artinya terjadinya di zaman orde baru di bawah pemerintahan militer Soeharto. Kita mengkhawatirkannya ke situ, karena Budi Pego ini dikriminalisasi juga karena atas kerja-kerja dia yang menolak pembangunan tambang,” kata Papang Hidayat,  Rabu (24/1/2018).

Peneliti Senior Amnesty Internasional Indonesia Papang Hidayat menambahkan, putusan terhadap Hari Budiawan ini akan membuat orang- orang menjadi takut untuk mengkritik ketidakadilan  yang terjadi.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi menghukum aktivis lingkungan hidup Hari Budiawan 10 bulan kurungan penjara. Hari didakwa   dugaan pengibaran spanduk berlogo palu arit, pada aksi unjuk rasa tolak tambang emas di Kawasan Gunung Tumpang Pitu April tahun lalu. Vonis majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum  selama 7 tahun kurungan penjara. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.